Pemerintah Siapkan Skema Work From Anywhere untuk Libur Lebaran 2026
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana penerapan skema work from anywhere selama periode libur Lebaran tahun 2026. Kebijakan ini dirancang untuk menekan tingkat kepadatan arus perjalanan mudik sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pekerja agar aktivitas kantor tetap dapat berjalan dengan lancar di tengah masa liburan nasional tersebut.
Paket Kebijakan untuk Kelancaran Mobilitas
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa skema WFA merupakan bagian dari paket kebijakan komprehensif yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kelancaran mobilitas dan menjaga daya beli masyarakat selama libur Lebaran 2026. "Program ini mencakup diskon transportasi, skema work from anywhere, serta penyaluran bantuan pangan agar mobilitas lebih lancar dan biaya perjalanan lebih hemat," ujar Teddy seperti dikutip dari Antara pada Selasa, 10 Februari 2026.
Paket kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mudik tradisional dengan tuntutan produktivitas kerja di era modern. Dengan menerapkan WFA, pemerintah berharap dapat mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi di jalur transportasi utama selama puncak arus mudik.
Manfaat Ganda bagi Pekerja dan Infrastruktur
Skema work from anywhere diharapkan memberikan manfaat ganda bagi berbagai pihak:
- Bagi pekerja: Fleksibilitas untuk bekerja dari lokasi mana pun selama libur Lebaran tanpa harus mengorbankan cuti tahunan mereka.
- Bagi infrastruktur transportasi: Pengurangan tekanan pada sistem transportasi akibat distribusi perjalanan yang lebih merata sepanjang periode liburan.
- Bagi produktivitas nasional: Minimasi gangguan pada operasional bisnis dan layanan publik selama masa liburan panjang.
Kebijakan ini juga sejalan dengan tren global pasca-pandemi yang semakin mengadopsi model kerja fleksibel. Pemerintah memperkirakan bahwa dengan perencanaan matang, skema WFA dapat diimplementasikan secara efektif untuk Lebaran 2026 dengan melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
Persiapan teknis dan sosialisasi kepada dunia usaha serta instansi pemerintah akan dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan untuk memastikan kesiapan semua pihak menyambut kebijakan baru ini.
