BPS Catat Pengangguran Indonesia Turun Menjadi 7,35 Juta Orang pada November 2025
Pengangguran Indonesia Turun Jadi 7,35 Juta di November 2025

Jumlah Pengangguran Indonesia Turun Menjadi 7,35 Juta Orang pada November 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan perkembangan positif dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Pada bulan November 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,35 juta orang. Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar 109.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Agustus 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka Juga Mengalami Penurunan

Selain jumlah absolut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada periode yang sama juga menunjukkan tren yang menggembirakan. TPT pada November 2025 turun menjadi 4,74 persen, yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2025 yang tercatat lebih tinggi.

Penurunan ini tidak hanya terjadi dalam angka keseluruhan, tetapi juga terdistribusi secara merata di berbagai segmen populasi. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, tren penurunan pengangguran dapat diamati dengan jelas. Demikian pula, baik penduduk laki-laki maupun perempuan turut merasakan dampak positif dari penurunan ini.

Analisis dan Implikasi dari Data Terbaru

Data yang dirilis oleh BPS ini memberikan gambaran yang lebih optimis mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Penurunan jumlah pengangguran sebesar 109.000 orang dalam rentang waktu tiga bulan menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain:

  • Pertumbuhan sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru
  • Program-program pemerintah yang berfokus pada pengurangan pengangguran
  • Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar

Meskipun trennya positif, tantangan tetap ada. Jumlah pengangguran yang masih mencapai 7,35 juta orang mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas perlu terus ditingkatkan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat mempertahankan momentum ini dengan kebijakan yang tepat sasaran.