Menteri P2MI Pertimbangkan Moratorium Pengiriman Pekerja Migran ke Timur Tengah
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa sebanyak 20 pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini berada di wilayah yang terdampak konflik Timur Tengah. Dalam rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 8 April 2026, Mukhtarudin menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menangguhkan sementara pengiriman pekerja migran ke kawasan tersebut.
Mitigasi dan Monitoring Harian
Mukhtarudin memastikan bahwa Kementerian P2MI telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi jika konflik di Timur Tengah semakin parah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Tim Crisis Monitoring Direktorat Jenderal Perlindungan, yang bertugas melakukan pemantauan dan koordinasi secara harian dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.
"Secara harian melakukan monitoring dan koordinasi dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Terutama di daerah-daerah yang konflik dan sekitar daerah konflik. Serta melakukan langkah-langkah mitigasi perlindungan," jelas Mukhtarudin dalam rapat tersebut.
Moratorium sebagai Langkah Cooling Down
Moratorium atau penangguhan pengiriman pekerja ke Timur Tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi mitigasi untuk menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia. Langkah ini bertujuan mencegah penempatan pekerja di daerah yang berisiko tinggi jika konflik kembali memanas.
"Jadi kita juga mitigasi, sehingga daerah-daerah yang memang rawan sangat konflik dan berpotensi tidak, konflinya membesar, kita akan cooling down untuk melakukan penempatan," tambah Mukhtarudin.
Dampak Psikologis pada Pekerja Migran
Menurut Menteri P2MI, mayoritas pekerja migran Indonesia yang berada di daerah konflik juga mengalami dampak psikologis, termasuk trauma akibat mendengar suara bom dan rudal. Untuk menangani hal ini, kementerian telah menyiapkan layanan konsultasi psikologi secara daring atau online.
"Tapi traumatik, psikologis ini mereka rasakan karena mendengar bom, rudal, yang hari-hari mereka agak sedikit. Dan kita menyiapkan sudah konsultasi psikologi secara daring, online ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan ini sudah berjalan," pungkasnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran dari risiko konflik dan memastikan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental.
