Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 tidak hanya berpusat di Lapangan Monas, tetapi juga di depan Gedung DPR/MPR. Sekitar 5.000 buruh diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa di lokasi tersebut. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Dekananto Eko Purnowo, menyatakan bahwa massa yang berpartisipasi berasal dari berbagai daerah.
Massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya
"Update terakhir, massa yang menuju DPR untuk melaksanakan aksi unjuk rasa berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya," kata Dekananto dalam Apel Kesiapan Pelayanan Aksi Unjuk Rasa May Day 2026, Jumat (1/5/2026). Massa diperkirakan tiba pada pukul 10.00 WIB dan akan diterima oleh pimpinan DPR pada pukul 11.00 WIB.
Dekananto mengingatkan bahwa dinamika di lapangan dapat berubah, sehingga seluruh personel diminta untuk selalu siap siaga. "Apabila aksi dimulai setelah salat Jumat, koordinator lapangan menyampaikan aksi selesai pukul 17.30," ungkapnya.
6.678 Personel Gabungan Dikerahkan
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa pihaknya mengerahkan 6.678 personel gabungan untuk mengamankan aksi di depan Gedung DPR/MPR. Rinciannya meliputi 4.633 personel Kepolisian, 1.050 personel TNI, 95 personel Pemprov DKI, 400 personel PAMDAL, dan 500 personel Satuan Kamtibmas.
Budi mengimbau kepada massa aksi untuk tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak disarankan menghindari ruas jalan di sekitar lokasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan jumlah orang.
220 Ribu Buruh di Monas
Sementara itu, di Lapangan Monas, sekitar 220 ribu buruh hadir merayakan May Day 2026. Budi menyebutkan peserta berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, hingga Lampung. "Diperkirakan lebih kurang hampir bisa 220.000 buruh yang ada di May Day Fiesta di Monas," ujar Budi.
Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam perayaan tersebut dan meminta dukungan buruh untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh dengan membentuk Satgas PHK dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
