Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Dukung Perjuangan Hak Buruh Indonesia
Dalam acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk terus mengawal aspirasi para buruh di seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu (21/2/2026) ini dihadiri oleh ribuan buruh dari berbagai daerah, menandai momentum penting dalam hubungan antara penegak hukum dan dunia ketenagakerjaan.
Janji Dukungan Penuh dalam Koridor Aturan
Sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Jenderal Sigit menyatakan bahwa Polri akan selalu hadir untuk mendukung perjuangan buruh dalam memperoleh hak-haknya, selama tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. "Yang jelas, Polri tetap terus akan mengawal apapun aspirasi dari rekan-rekan buruh di dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Jangan nanti malah lemas gara-gara angkat Kapolri jadi Ketua Dewan Penasihat terus dilarang ini-itu," ujarnya, disambut sorak setuju dari peserta. Pernyataan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara advokasi buruh dan kepatuhan hukum, dengan Polri berperan sebagai fasilitator yang memastikan dinamika ketenagakerjaan berjalan lancar.
Fokus pada Lapangan Kerja dan Kolaborasi
Dalam sambutannya, Kapolri juga menyoroti dinamika global yang mempengaruhi sektor ketenagakerjaan domestik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita sedang mendorong pembangunan 18 industri strategis melalui hilirisasi, yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dalam skala besar. "Kita harapkan terdapat lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya besar, sehingga ini menjadi ruang bagi teman-teman buruh untuk terus berkarya sebagai pahlawan-pahlawan devisa," imbuhnya. Selain itu, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara pengusaha dan serikat pekerja untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sebagai kunci menuju visi Indonesia Emas 2045.
Akses Kesehatan Prioritas bagi Keluarga Besar Buruh
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Kapolri adalah akses layanan kesehatan bagi buruh. Jenderal Sigit memerintahkan Kapusdokkes Polri agar seluruh Rumah Sakit Polri di Indonesia memberikan akses prioritas bagi buruh yang menggunakan BPJS Kesehatan, mengatasi masalah antrian panjang di fasilitas lain. "Bagi teman-teman buruh yang butuh layanan BPJS yang mungkin antriannya di tempat lain agak panjang, Polri di semua Rumah Sakit Polri memberikan akses pelayanan BPJS Kesehatan. Silakan, karena rekan-rekan buruh adalah keluarga besar Polri," tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh secara langsung, terutama dalam aspek kesehatan yang vital.
Pelantikan Dewan Penasihat KSPSI dan Ucapan Ramadan
Dalam agenda tersebut, Kapolri secara resmi melantik anggota Dewan Penasihat KSPSI yang baru, dengan pemasangan jaket simbolis kepada para tokoh terpilih. Dewan ini terdiri dari:
- M. Arsjad Rasjid P.M, sebagai Anggota Dewan Penasihat Bidang Ekonomi
- Irjen Pol Cahyono Wibowo (Kakortas Tipikor Polri) sebagai Anggota Dewan Penasihat Bidang Penegakan Hukum
- Feryadi Hartadinata sebagai Anggota Dewan Penasihat Bidang UMKM dan Koperasi
- Komjen Imam Widodo (Eks Dankor Brimob) sebagai Anggota Dewan Penasihat Bidang Organisasi
- Komjen Yuda Gustawan (Kabaintelkam) sebagai Anggota Dewan Penasihat Bidang Mitigasi Masalah Hubungan Industrial
Dukungan dari Berbagai Pihak dan Acara Penutup
Acara tasyakuran ini dihadiri sekitar 1.550 buruh dari daerah seperti Purwakarta, Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bandung, serta diisi dengan penampilan lagu religi dari Opick dan buka puasa bersama. Kapolri hadir didampingi pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kabareskrim Komjen Syahardiantono dan Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana. Turut hadir pula Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker RI Indah Anggoro Putri, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, menunjukkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
