BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di sektor informal dan pekerja rentan. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian kunjungan kerja yang dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto.
Rangkaian Kunjungan Kerja di Kawasan Timur
Kunjungan tersebut mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, audiensi strategis dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, serta peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut. Bambang menegaskan bahwa keberhasilan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos terhadap penguatan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Sinergi dengan Bank Sulselbar dan Pemkot Makassar
Dalam agenda di Makassar, Bambang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Penguatan sinergi bersama Bank Sulselbar menjadi langkah strategis dalam memperluas kanal distribusi layanan dan kepesertaan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memandang BPD memiliki posisi penting sebagai mitra daerah yang dekat dengan masyarakat, pelaku UMKM, serta ekosistem ekonomi lokal, sehingga perluasan perlindungan dapat menjangkau lebih banyak pekerja formal maupun informal.
Agenda kemudian dilanjutkan melalui pertemuan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Pertemuan ini memperkuat keselarasan antara strategi nasional BPJS Ketenagakerjaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Audiensi dengan Gubernur Maluku Utara
Puncak rangkaian kunjungan berlangsung melalui audiensi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk memperluas perlindungan pekerja sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, hingga pengemudi ojek online.
Sebagai tindak lanjut konkret dari penguatan sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun pembayaran iuran secara cepat, aman, dan terjangkau.
Data dan Manfaat yang Telah Disalurkan
Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan 137 ribu klaim peserta senilai Rp1,64 triliun serta memberikan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak dengan total Rp12,6 miliar. Menutup kunjungannya, Bambang menyampaikan bahwa perluasan kepesertaan bukan semata soal peningkatan angka coverage, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya.
Melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan BPD di kawasan timur Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan optimistis percepatan perlindungan pekerja akan semakin luas, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.
