Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan pada Rabu, 15 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk kawasan pusat pemerintahan (KPP), infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, dan pengamanan kawasan pesisir. Pemerintah menilai pembangunan ini merupakan fondasi pelayanan publik dan penguatan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Peninjauan Jalan dan Jembatan Akses KPP
Agenda pertama adalah peninjauan pembangunan akses Jalan DOB-Jembatan Netto, yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan. Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan rampung lebih cepat dari jadwal. Menanggapi hal ini, Ribka mengingatkan agar percepatan tetap diiringi kualitas pekerjaan yang baik. "Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan," kata Ribka.
Rapat Koordinasi dan Upaya PSN
Ribka dan Diana kemudian menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP. Dalam forum tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus mengupayakan agar KPP di empat DOB Papua ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). "Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan," ujarnya.
Peninjauan Gedung Pemerintahan
Usai rapat, rombongan meninjau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Menurut Ribka, pembangunan gedung pemerintahan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kehadiran gedung pemerintahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat," ungkapnya.
Waduk Efata Mayo dan Irigasi Waninggap
Peninjauan dilanjutkan ke Waduk Efata Mayo yang diproyeksikan menjadi sumber air baku bagi KPP sekaligus mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Setelah itu, rombongan meninjau Daerah Irigasi Waninggap untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengairan dalam mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke. Ribka menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Potensi waduk ini sangat besar. Apabila dikembangkan secara terpadu, manfaatnya tidak hanya untuk penyediaan air baku, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Pengamanan Abrasi Pantai Lampu Satu
Menjelang sore, rombongan meninjau pembangunan pengaman abrasi Pantai Lampu Satu yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. "Pengamanan pantai sangat penting untuk melindungi permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat urgensinya," kata Ribka.
Kapsul Waktu Merauke
Rangkaian kunjungan diakhiri di kawasan Kapsul Waktu Merauke. Menurut Ribka, kawasan tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus potensi wisata yang perlu dijaga melalui rehabilitasi infrastruktur, penambahan penerangan, serta penanganan vandalisme. "Kapsul Waktu merupakan ikon Merauke. Kawasan ini perlu ditata dan dipelihara agar tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, sekaligus membanggakan masyarakat Papua Selatan," pungkasnya.
