Satgas PRR Desak Pemda Percepat Pendataan Huntap untuk Penyintas Bencana Sumatera
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mempercepat pendataan berbasis by name by address guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Data Akurat sebagai Kunci Pembangunan Huntap
Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Data yang akurat menjadi dasar utama bagi pemerintah pusat untuk mengeksekusi pembangunan secara efektif. "Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat kepada para bupati dan wali kota, buatlah pendataan by name by address. Tanpa data, kami tidak bisa mengeksekusi pembangunan," ujar Tito dalam keterangannya pada Senin, 30 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa pembangunan huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang, sehingga membutuhkan solusi hunian permanen. Oleh karena itu, validasi data menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran. "Makin cepat datanya disampaikan, makin cepat pula kami eksekusi. BNPB dan kementerian terkait siap membangun, tapi datanya harus jelas dan valid dari daerah," tegas Tito.
Progres Signifikan dalam Pendataan Huntap
Upaya percepatan pembangunan huntap telah mendapat respons positif dari pemda setempat dan menunjukkan progres yang signifikan. Dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, data Satgas PRR per 30 Maret 2026 mencatat bahwa 25 kabupaten/kota telah melakukan pendataan lengkap kebutuhan huntap. Pendataan ini meliputi pembangunan dengan skema in situ (lokasi awal milik penyintas bencana) maupun relokasi ke kawasan komunal.
- Aceh: Sebanyak 11 Kabupaten/Kota telah merampungkan pendataan lengkap, termasuk Pidie Jaya Lhokseumawe, Subulussalam (tahap 1), Bireuen, Aceh Tengah (tahap 1, 2, dan 3), Bener Meriah (tahap 1), Gayo Lues (tahap 1), Aceh Barat (tahap 1), Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Nagan Raya (tahap 1).
- Sumatera Utara: Tercatat 7 daerah sudah menyelesaikan pendataan, yaitu Tapanuli Utara, Langkat (tahap 1), Batu Bara, Humbang Hansudutan, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan.
- Sumatera Barat: Ada 7 daerah yang sudah melengkapi pendataan, meliputi Lima Puluh Kota, Solok, Pariaman Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Padang Panjang, dan Padang Pariaman.
Skema Pembangunan Huntap dan Progres Realisasi
Tito menjelaskan bahwa pembangunan huntap telah disiapkan dalam dua skema utama. Pertama, pembangunan in situ yang sistemnya bisa berupa bantuan perbaikan rumah dengan stimulan sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam 2 tahap, atau huntap in situ yang dibangun oleh BNPB. Kedua, pembangunan kawasan hunian komunal yang disiapkan bersama pemerintah daerah dan kementerian PKP serta lembaga negara lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak bencana mencapai 38.544 unit. Progres pembangunan saat ini menunjukkan 1.470 unit sedang dalam proses, dengan 181 unit telah selesai dibangun. Rincian per provinsi adalah sebagai berikut:
- Aceh: Direncanakan pembangunan 29.403 unit huntap, dengan 499 unit dalam proses dan 104 unit telah rampung.
- Sumatera Utara: Dari rencana 5.919 unit, sebanyak 524 unit tengah dibangun dan 71 unit telah selesai.
- Sumatera Barat: Dari rencana 3.222 unit, sebanyak 447 unit dalam proses pembangunan.
Keterlibatan Lembaga Non-Pemerintah dalam Pembangunan
Tito menegaskan bahwa keterlibatan lembaga non-pemerintah terlihat dalam pembangunan huntap di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Di lokasi ini, pemda setempat dan Kementerian PKP berkolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi untuk membangun huntap komunal bagi penyintas bencana. Tito bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pun ikut menyerahkan kunci huntap kepada penyintas dalam kunjungan pada Kamis (26/3) dan Jumat (27/3).
Dengan upaya ini, diharapkan pembangunan huntap dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, memberikan solusi hunian permanen bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
