Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengakui bahwa rencana pembangunan kantor untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pernah dianggarkan. Namun, rencana tersebut terhalang oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi," kata Rano Karno di Jakarta, Sabtu (24/4/2026), seperti dilansir Antara.
Menanggapi permintaan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, yang berharap instansinya memiliki kantor sendiri, Rano mengaku telah membahas hal ini dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
"Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global," ujar Rano.
Kondisi Personel Satpol PP
Rano mengaku prihatin karena para personel Satpol PP di lapangan tidak memiliki tempat istirahat yang memadai. Padahal, sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dengan tugas lapangan yang besar, kesehatan personel Satpol PP merupakan hal penting.
Ia pun heran dengan kondisi Satpol PP DKI Jakarta yang hingga saat ini belum memiliki kantor sendiri. Instansi sebesar Satpol PP seharusnya memiliki markas komando (mako) yang memadai untuk menunjang operasional.
"Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh," ujar Rano.
Harapan Kepala Satpol PP
Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, berharap jajarannya memiliki kantor sendiri yang representatif guna menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan kerja personel di lapangan.
"Jadi, Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri," ungkap Satriadi di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, ketersediaan kantor Satpol PP DKI Jakarta sangat penting. Terlebih, Jakarta merupakan kota global serta dinobatkan sebagai kota teraman ke-2 se-ASEAN setelah Singapura.
Untuk itu, ia berharap ke depannya Satpol PP DKI Jakarta dapat memiliki kantor guna memonitor kinerja para personel yang saat ini berjumlah 5.000 orang.
"Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub saat kunjungan," jelas Satriadi.
