Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyatakan pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.
Tito menjelaskan capaian ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga transisi pemulihan. Seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Mereka telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Perkembangan Pemulihan di Tiga Provinsi
Untuk Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya telah normal atau sekitar 80 persen. Daerah yang belum normal namun mendekati normal adalah Tanah Datar. Sementara itu, daerah yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Agam dan Padang Pariaman.
Di Provinsi Sumatera Utara, dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal. Dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Sementara itu di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Gayo Lues kondisinya telah mendekati normal. Tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Indikator Penilaian dan Dukungan Anggaran
Tito menjelaskan penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting seperti SPBU, PDAM, internet," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di daerah.
"Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil," tandasnya.
Rakor dan Kehadiran Pejabat
Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera digelar di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, pada Minggu (24/5). Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
