Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat proyek Double-Double Track (DDT) menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalur kereta api.
DDT Tidak Perlu Menunggu Rekomendasi KNKT
Huda menyatakan bahwa proyek DDT tidak perlu menunggu rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Menurutnya, sudah jelas diperlukan pemisahan antara jalur cepat kereta api luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. "Isu soal Double-Double Track (DDT). DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan, maka dari itu nggak usah ada diskusi sebenarnya, itu sudah langsung oke," ujar Huda saat ditemui wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 17 kilometer jalur yang perlu dibenahi. Ia menekankan bahwa jalur tersebut harus segera dikerjakan. "DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 kiloan. Jadi enggak boleh lagi ada isu enggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 T gitu. Rp 7 T saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek yang high season ini sudah langsung aja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," tutur dia.
Penanganan Perlintasan Sebidang Harus Diambil Alih Pusat
Selain itu, Huda juga menanggapi perbincangan mengenai pihak yang bertanggung jawab mengerjakan perlintasan sebidang yang mencuat setelah kecelakaan kereta dan KRL di Stasiun Bekasi. Ia meminta agar pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan tersebut.
Dia awalnya membenarkan bahwa seharusnya perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi. Menurutnya, itu bukan tanggung jawab KAI. "Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti Pemprov. Kalau jalurnya Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten/Kota," kata Huda.
Namun demikian, Huda mengatakan tidak perlu lagi memperdebatkan hal tersebut. Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih. "Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu, saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover. Oleh siapa? Kemenhub," ucap dia.
Dia menegaskan bahwa pemda belum tentu memiliki dana untuk membenahi perlintasan sebidang. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat harus mengerjakan semua perlintasan sebidang. "Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda Provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda Kabupaten/Kota belum tentu punya duit gitu. Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500," ujar dia.
Arahan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan memperbaiki semua perlintasan kereta api sebagai buntut dari kecelakaan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Mulanya, Prabowo menyampaikan ada 1.800 titik lintasan seperti di Bekasi yang ada di Pulau Jawa. "Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun," kata Prabowo di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki semua lintasan. Kata Prabowo, perbaikan itu mulai dari adanya pos jaga hingga perlu atau tidaknya dibangun flyover. "Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksananya kita tunjuk," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan perbaikan lintasan ini akan memakan biaya kurang lebih Rp 4 triliun. Prabowo menekankan perbaikan harus dilakukan segera. "Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api, sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun kita sekarang lakukan," ujarnya.
