Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mencabut visa delegasi Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika duta besar Palestina menolak untuk mengakhiri pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB. Ancaman ini terungkap dalam telegram internal Departemen Luar Negeri AS.
Isi Telegram Internal
Dalam kawat tertanggal Rabu (20/5/2026) waktu setempat, para diplomat AS di kedutaan besarnya di Yerusalem diinstruksikan untuk menyampaikan pesan bahwa pencalonan Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB telah memicu ketegangan. Pencalonan itu disebut berisiko merusak rencana perdamaian Gaza usulan Trump dan akan menghadapi konsekuensi dari Washington jika tetap dilanjutkan.
"Agar jelas, kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina, jika delegasi Palestina tidak menarik pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum," demikian bunyi surat kawat tersebut, merujuk pada Otoritas Palestina yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat.
Sanksi Visa Sebelumnya
Di antara poin-poin yang disampaikan dalam telegram kepada para diplomat AS, ditekankan mengenai keputusan Departemen Luar Negeri AS pada September 2025 untuk mencabut sanksi visa bagi para pejabat Palestina yang ditugaskan di misi Palestina di PBB di New York. "Akan sangat disayangkan jika harus meninjau kembali opsi yang tersedia itu," demikian telegram tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh media NPR.
Tanggapan Departemen Luar Negeri AS
Departemen Luar Negeri AS enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. "Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS. "Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak berkomentar tentang tindakan Departemen sehubungan dengan kasus-kasus tertentu," imbuhnya.
Pencalonan Sebelumnya
Menurut telegram tersebut, Mansour sebelumnya telah mencabut pencalonannya sebagai presiden Majelis Umum PBB akibat lobi AS pada bulan Februari lalu. Namun, disebutkan bahwa jika dia terpilih sebagai wakil presiden, dia masih bisa memimpin sesi Majelis Umum PBB. "Oleh karena itu, masih ada risiko bahwa Palestina dapat memimpin sesi Majelis Umum selama UNGA81 kecuali mereka menarik diri dari pencalonan," kata telegram tersebut, merujuk pada pekan tingkat tinggi tahunan ke-81 Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang.
"Dalam skenario terburuk, Presiden Majelis Umum berikutnya mungkin akan membantu Palestina dalam memimpin sesi-sesi penting yang berkaitan dengan Timur Tengah atau selama pekan tingkat tinggi UNGA81," lanjut telegram tersebut.
Pemilihan Akan Datang
Pemilihan presiden Majelis Umum PBB dan 16 delegasi yang akan menjabat sebagai wakil presiden akan diadakan pada tanggal 2 Juni mendatang.
