Kementerian PU Rampungkan Dua Dapur MBG di Perbatasan RI-Timor Leste
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan dua Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua fasilitas ini berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan dasar hingga kawasan terpencil.
Lokasi dan Luas Pembangunan
SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu, SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung program gizi, tetapi juga memperkuat fungsi PLBN sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.
Pernyataan Menteri PU
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian strategis dalam pembangunan nasional. "Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 19 April 2026.
Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas tersebut difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak, termasuk kawasan perbatasan. "Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan," tambahnya.
Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung
Kedua SPPG dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, antara lain:
- Dapur utama
- Area cuci alat dan bahan makanan
- Gudang kering dan basah
- Ruang penyimpanan peralatan
- Tempat parkir
- Jaringan air bersih
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Selain itu, tersedia infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan. Pembangunan ini dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Nusa Tenggara Timur, Ditjen Prasarana Strategis, dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Konsultan Supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Dampak dan Harapan
Rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas gizi, fasilitas ini juga diharapkan mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam rantai pasokan.
Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan gizi, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses gizi yang layak.
