Pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap untuk memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, terutama korban yang rumahnya hilang atau rusak berat, agar mereka segera dapat menata kembali kehidupan.
Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) yang disiapkan pemerintah, pembangunan huntap menjadi fokus utama. "Di 2026, prioritasnya adalah pembangunan huntap agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara). Semakin lama di huntara tanpa huntap yang terbangun, akan menimbulkan masalah kepastian bagi masyarakat yang kehilangan rumah," ujar Tito dalam siaran pers pada Minggu (24/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terdampak di Jakarta pada Kamis (21/5). Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian untuk kembali hidup di hunian tetap mereka sendiri. Meskipun huntara membantu memenuhi kebutuhan mendesak pada fase awal penanganan bencana, pemerintah berupaya memastikan masa tinggal penyintas di huntara tidak berlangsung terlalu lama.
Data Satgas PRR per 24 Mei 2026 menunjukkan perkembangan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak. Dari total rencana 39.335 unit huntap, sebanyak 1.110 unit saat ini dalam tahap pembangunan, sementara 364 unit telah selesai dibangun. Jumlah huntap yang selesai ini meningkat dibandingkan data pada 11 Mei 2026 yang mencatat 357 unit telah terbangun.
Kebutuhan Huntap per Provinsi
Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Dari jumlah tersebut, 758 unit saat ini dalam proses pembangunan dan 115 unit telah selesai dibangun. Di Sumatera Utara, kebutuhan huntap tercatat sebanyak 7.601 unit, dengan 297 unit dalam tahap pembangunan dan 227 unit telah selesai. Sementara di Sumatera Barat, kebutuhan pembangunan huntap mencapai 2.824 unit, dengan 55 unit dalam proses pembangunan dan 22 unit telah selesai dibangun hingga 24 Mei 2026.
Pembangunan huntap melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, serta sejumlah institusi kemasyarakatan.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR Amran menyatakan bahwa pembangunan huntap memerlukan waktu lebih lama dibandingkan huntara karena pemerintah ingin memastikan kualitas bangunan yang berkelanjutan. "Huntap memiliki tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal sebagai hunian tetap. Tidak bisa dipaksakan selesai dalam waktu dekat seperti huntara," ujar Amran di Jakarta pada Rabu (6/5).
