Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Infrastruktur ini dinilai vital untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang bermukim di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Usulan Belum Tercantum dalam Rencana Ditjen Hubdat
Andi Iwan menyampaikan bahwa aspirasi pembangunan pelabuhan tersebut telah diterima Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja. Namun, setelah mencermati pemaparan pemerintah dalam rapat, usulan itu belum tercantum dalam rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).
"Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi," ujar Andi Iwan dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Keterbatasan Akses di Wilayah Kepulauan
Legislator Partai Gerindra asal Sulawesi Selatan itu menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan. Hingga kini, warga di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkep masih menghadapi keterbatasan akses dan konektivitas.
Kondisi tersebut terungkap saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkep. Menurut Andi Iwan, layanan transportasi melalui program Tol Laut dan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau seluruh kawasan kepulauan secara optimal.
"Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara," jelasnya.
Dampak terhadap Mobilitas dan Ekonomi
Andi Iwan menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan penyeberangan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan transportasi yang memadai akan menentukan kelancaran mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta pergerakan ekonomi di kawasan kepulauan.
"Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus," tegasnya.
Menurut Andi Iwan, konektivitas transportasi yang baik akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar arus manusia dan barang. Pelabuhan penyeberangan juga diharapkan dapat menekan biaya angkut, memperluas pemasaran hasil produksi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar.
Langkah Selanjutnya: Studi Kelayakan
Untuk memastikan pembangunan dapat diwujudkan, Andi Iwan meminta Ditjen Hubdat segera melakukan kajian teknis atau studi kelayakan. Kajian itu penting agar pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah.
"Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan," pungkasnya.
