Proyek Flyover Latumenten Grogol Picu Kemacetan Parah, Anggota DPRD Turun Tangan
Jakarta - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol, Jakarta Barat, yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan, justru berbalik memicu kemacetan parah dan keluhan warga. Kondisi ini mendorong anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, untuk turun langsung ke lokasi guna melakukan inspeksi mendadak.
Legislator yang akrab disapa Bang Kent itu mengambil tindakan setelah menerima banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kemacetan luar biasa akibat penyempitan jalur selama proyek berlangsung. "Banyak warga komplain ke saya. Proses pembangunan ini bikin macet luar biasa karena ada penyempitan jalan," tegas Kent dalam keterangannya pada Senin (23/2/2026).
Penyempitan Jalan Drastis dan Titik Rawan Kemacetan
Saat meninjau lapangan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mendapati fakta bahwa Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini menyempit drastis menjadi hanya satu lajur aktif. Penyempitan ekstrem ini menyebabkan antrean kendaraan mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, menambah beban lalu lintas di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, Kent juga menyoroti keberadaan angkot JakLingko yang berhenti tepat setelah perlintasan kereta api. Menurutnya, titik berhenti tersebut berada di lokasi yang sangat rawan penumpukan kendaraan. "Angkot berhenti persis setelah perlintasan kereta. Ini memperparah kemacetan. Harusnya titik berhenti digeser sedikit ke depan setelah posisi bottle neck, supaya arus kendaraan tetap bergerak," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Permasalahan Kendaraan Besar dan Tuntutan Solusi Konkret
Kemacetan kian kompleks dengan masih melintasnya truk kontainer dan bus berukuran besar di ruas jalan yang kini menyempit. Kent menilai, selama proyek berlangsung, kendaraan besar seharusnya dialihkan ke jalur alternatif guna mengurangi beban lalu lintas. "Truk kontainer dan bus besar masih lewat sini. Dengan kondisi tinggal satu lajur, ini jelas tidak ideal. Saya minta Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera cari solusi konkret," tuturnya.
Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu menegaskan bahwa proyek strategis tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga. "Kita semua mendukung pembangunan Flyover Latumenten ini karena tujuannya baik, untuk mengurai kemacetan akibat perlintasan kereta. Tapi jangan sampai prosesnya justru menyengsarakan masyarakat setiap hari. Harus ada pengaturan lalu lintas yang lebih tegas, pengawasan di lapangan yang konsisten, dan solusi cepat untuk kendaraan besar maupun titik berhenti angkot," tegasnya.
Kent juga meminta Dinas Perhubungan bergerak cepat dan tidak menunggu masalah berlarut-larut. "Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah? Saya akan terus kawal proyek ini sampai benar-benar memberi manfaat bagi warga, bukan malah menambah beban di jalan," pungkasnya.
Respons Dinas Perhubungan dan Tantangan ke Depan
Secara terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif. Namun, untuk pembatasan kendaraan besar, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan. "Kami akan koordinasi dengan pengusaha angkutan wilayah barat. Pemprov juga sudah bersurat ke pusat. Nanti akan kami update," ujar Ujang.
Perlu diketahui, proyek Flyover Latumenten sendiri dibangun dengan panjang sekitar 380 meter dan digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan akibat perlintasan kereta api di kawasan tersebut. Setelah rampung, Jalan Latumenten direncanakan hanya digunakan sebagai akses kendaraan umum.
Namun, sebelum manfaat itu benar-benar dirasakan, warga Grogol kini harus menghadapi kenyataan pahit berupa kemacetan harian yang makin tak terkendali. Tanpa rekayasa lalu lintas yang matang dan pengawasan ketat di lapangan, proyek yang ditujukan untuk mengurai kemacetan justru berisiko menjadi sumber kemacetan baru, menuntut tindakan segera dari pihak berwenang.
