Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, menyatakan bahwa wacana kenaikan tarif Transjakarta merupakan hal yang wajar. Keduanya mengusulkan kenaikan tarif berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000.
Peningkatan Kualitas Layanan Prioritas
Rani Mauliani menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi publik adalah langkah yang lumrah, terutama karena tarif Transjakarta tidak berubah selama lebih dari dua dekade. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Pada prinsipnya, penyesuaian tarif layanan publik seperti Transjakarta memang sesuatu yang wajar, apalagi setelah lebih dari dua dekade tidak mengalami kenaikan, sementara biaya operasional terus meningkat. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilihat semata dari sisi biaya, melainkan harus mengutamakan kemampuan masyarakat sebagai pengguna utama," ujar Rani saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa sebelum menaikkan tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan kualitas layanan Transjakarta sudah optimal. Optimalisasi layanan mencakup ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, dan integrasi antarmoda.
"Saya memandang, jika memang ada rencana kenaikan tarif, Pemprov DKI harus memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas layanan benar-benar sudah optimal—baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, hingga integrasi antarmoda. Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi pelayanan belum maksimal," tegasnya.
Usulan Tarif Baru Rp4.000-Rp5.000
Rani mengusulkan kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dan terukur. Menurutnya, kenaikan yang masih wajar dan tidak memberatkan masyarakat berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu melalui subsidi atau tarif khusus.
"Terkait besaran kenaikan, idealnya dilakukan secara bertahap dan terukur. Kenaikan yang masih relatif aman dan tidak terlalu memberatkan, menurut saya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000, dengan catatan tetap ada perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu melalui subsidi atau tarif khusus. Yang paling penting, kebijakan ini harus dibarengi dengan transparansi perhitungan, sosialisasi yang masif, serta skema subsidi yang tepat sasaran. Jangan sampai kenaikan tarif justru mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik, karena ini akan berdampak pada kemacetan dan kualitas lingkungan di Jakarta," jelasnya.
Dukungan dari Wibi Andrino
Senada dengan Rani, Wibi Andrino juga menilai kenaikan tarif Transjakarta wajar karena tarif tidak berubah selama 20 tahun. Ia mengusulkan kenaikan menjadi Rp5.000, dengan catatan dilakukan bertahap dan diiringi peningkatan layanan.
"Kenaikan tarif Transjakarta wajar untuk dikaji, karena sudah 20 tahun tidak berubah sementara biaya operasional naik. Namun, transportasi publik tetap harus berpihak pada rakyat. Kalau dinaikkan, saya melihat angka sekitar Rp5.000 masih batas wajar, asalkan dilakukan bertahap dan dibarengi peningkatan layanan," tuturnya.
Kajian Kenaikan Tarif oleh Transjakarta
Sebelumnya, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kenaikan tarif. Tarif Transjakarta yang saat ini Rp3.500 telah berlaku sejak tahun 2005, atau sekitar 21 tahun tanpa perubahan.
"Terkait dengan kenaikan tarif. Tentu ini menjadi domain eksekutif ataupun legislatif, tapi kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp3.500 dari tahun 2005, jadi kira-kira 21 tahun," kata Welfizon dalam rapat bersama Komisi B DPRD Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
