Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi capaian inflasi nasional pada April 2026 yang tetap terjaga di angka 2,42 persen secara tahunan. Meskipun terkendali, ia meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap dampak kenaikan harga minyak global dan fluktuasi kurs mata uang. Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Perbandingan dengan Negara Lain
Menurut Tito, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding sejumlah negara lain yang menghadapi lonjakan harga ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti efektivitas pengendalian inflasi yang dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. "Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali," ujarnya.
Kewaspadaan terhadap Sektor Transportasi
Meski demikian, Tito menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama memasuki Mei 2026. Pemerintah daerah diminta aktif memantau perkembangan harga barang dan jasa di wilayah masing-masing, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap biaya distribusi dan transportasi. Ia menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil sehingga membantu menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.
Perhatian Khusus untuk Daerah dengan Inflasi Tinggi
Tito juga memberi perhatian khusus kepada daerah dengan tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Ia meminta persoalan distribusi pangan segera dibenahi, terutama untuk komoditas cabai merah yang masih memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah. "Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang," kata Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Selain itu, rapat juga diikuti secara daring oleh perwakilan BPJPH, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.
