Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran terhadap pasokan minyak dunia dan perekonomian Indonesia.
Laporan Bahlil Soal Geopolitik dan Pasokan Minyak
Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan kondisi geopolitik terkini, khususnya penutupan Selat Hormuz oleh Iran. "Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran. Karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dia menekankan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor minyak, sehingga penutupan selat strategis ini dapat mengganggu stabilitas energi nasional. Bahlil berencana menggelar rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membahas mitigasi lebih lanjut dan akan mengumumkan kebijakan pemerintah terkait eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dampak Penutupan Selat Hormuz terhadap Indonesia
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang terjadi akibat memanasnya perang dengan Amerika Serikat dan Israel, berpotensi menyebabkan kenaikan biaya angkut atau impor Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Indonesia. Anggawira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), menyebutkan bahwa sekitar 20% pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati selat ini.
"Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi," jelas Anggawira dalam keterangan resminya. Dia mencatat bahwa 50% BBM Indonesia berasal dari impor, sehingga penutupan ini dapat memperberat risiko inflasi dan tekanan pada APBN, terutama pada pos subsidi energi.
Langkah Antisipatif Pemerintah dan Sektor Industri
ASPEBINDO dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas energi nasional. Potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia akibat konflik global juga dapat berdampak pada biaya pokok penyediaan listrik nasional, mengingat sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada LNG impor.
Bahlil menegaskan bahwa setelah rapat dengan DEN, hasil analisa dan kajian akan disampaikan untuk menentukan kebijakan yang tepat. "Besok saya akan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan hasil analisa dan kajian dari DEN," tuturnya. Langkah ini diharapkan dapat melindungi daya tahan sektor industri dan mencegah gejolak ekonomi yang lebih luas.
