Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta pemerintah daerah untuk melakukan transformasi pengelolaan lingkungan menjadi solusi yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, dengan menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta pemanfaatan potensi ekonomi karbon.
Gas Metan dari Sampah Bernilai Ekonomi Tinggi
Jumhur menjelaskan bahwa gas metan dari tumpukan sampah sangat berbahaya, namun jika dikelola dengan baik dapat ditangkap, diubah menjadi energi, dan menghasilkan unit karbon yang bernilai ekonomi. "Gas metan dari tumpukan sampah sangat berbahaya, namun jika dikelola dengan baik, gas metana bisa ditangkap, diubah menjadi energi, dan menghasilkan unit karbon yang bernilai ekonomi," ucap Jumhur dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, melansir Antara, Selasa (14/7/2026).
Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi tersebut dapat dicatat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan di daerah. "Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi tersebut dapat dicatat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan di daerah," sambungnya.
Potensi Ekonomi dari Aktivitas Lingkungan
Dalam pertemuan pada Sabtu, 11 Juli 2026, Jumhur menyoroti potensi dari berbagai aktivitas lingkungan seperti pengelolaan sampah menjadi energi, penanaman pohon, hingga rehabilitasi mangrove yang dapat menghasilkan pengurangan emisi bernilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah.
Penegakan Hukum Tetap Diperkuat
Selain mendorong inovasi lingkungan, Jumhur menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Menurutnya, kepatuhan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan. "Kami tidak akan segan menindak tegas pelanggaran lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan harus menjadi komitmen bersama," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai inovasi dan tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah masing-masing. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menambahkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah diterapkan di sekitar 200 desa melalui sistem insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah. "Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan poin dari aktivitas pemilahan sampah yang kemudian dapat ditukar dengan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mengembangkan rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk kebutuhan energi masyarakat sekitar," kata Tuti.
Inovasi Daerah: Perhutanan Sosial dan TPA Baru
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan rencana pengembangan dua TPA baru untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah bagi masyarakat. "Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga mendorong pengembangan perhutanan sosial berbasis budidaya kopi sebagai upaya menjaga konservasi lahan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat," jelasnya. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
