Krisis Energi Global Melanda Akibat Penutupan Selat Hormuz
Kondisi harga energi yang terus melonjak di tengah penutupan hampir seluruh Selat Hormuz memaksa negara-negara di seluruh dunia membuat kebijakan darurat untuk menekan konsumsi bahan bakar. Mulai dari kebijakan work from home (WFH) hingga pembatasan penggunaan AC, berbagai langkah diambil untuk menghadapi gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
Lonjakan Harga Minyak dan Respons Beragam Negara
Ketika 20% pasokan minyak dunia tak dapat melintasi Selat Hormuz, harga minyak mentah pun menjulang hingga US$100 per barel. Sementara itu, cadangan darurat minyak sebanyak 400 juta barel telah digelontorkan ke pasar. Badan Energi Internasional (IEA) menyebut situasi ini sebagai krisis serius dan mengusulkan langkah-langkah pengurangan konsumsi.
Namun, perbedaan infrastruktur energi, transportasi, dan tantangan tiap negara menyebabkan respons yang beragam. Beberapa negara sudah bergerak cepat, sementara lainnya masih menunggu perkembangan situasi.
Pembatasan Bahan Bakar Jadi Pilihan Populer
Di sektor transportasi darat, yang menyumbang sekitar 45% permintaan minyak global, banyak negara menjadikannya titik awal penghematan. Berikut beberapa contoh kebijakan yang diterapkan:
- Sri Lanka: Pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR.
- Kamboja: Sepertiga pom bensin telah ditutup untuk mengurangi konsumsi.
- Myanmar: Menerapkan sistem pembatasan "ganjil-genap" berdasarkan nomor registrasi kendaraan.
- Slovenia: Negara anggota Uni Eropa pertama yang membatasi pengisian bbm hingga 50 liter per minggu untuk mobil pribadi.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan ada upaya efisiensi, termasuk pemotongan penggunaan bahan bakar pemerintah hingga 50% dan kemungkinan penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.
Uni Eropa dan Jerman Lamban dalam Merespons
International Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa untuk segera bertindak guna menstabilkan pasar bahan bakar dan menghindari respons nasional yang terfragmentasi. Namun, karena belum ada kesepakatan bersama, masing-masing negara mengambil keputusan sendiri.
Di Jerman, harga bensin dan solar naik 18% menjadi €2 per liter, memicu tekanan ekonomi. Rancangan undang-undang diajukan agar stasiun pengisian bahan bakar hanya bisa menaikkan harga sekali sehari. Menteri Ekonomi Jerman, Katherina Reiche, mengatakan bahwa wacana pembatasan harga, diskon, dan pajak tambahan sedang dipertimbangkan.
Strategi Lain: WFH dan Penghematan Energi
Selain pembatasan bahan bakar, kebijakan bekerja dari rumah juga banyak diterapkan. Pakistan memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri, sementara Republik Dominika mendorong pengurangan waktu kerja dari kantor.
Di Afrika, Mesir membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00, sedangkan Kenya melarang ekspor dan memperketat pembatasan bahan bakar. Anibor Kragha dari African Refiners and Distributors Association menyatakan bahwa situasi ini membuat setiap negara berjuang sendiri, dengan Afrika sangat rentan akibat ketergantungan pada pasokan minyak Timur Tengah.
Di Asia, Bangladesh dan Thailand menetapkan batas suhu maksimum di gedung pemerintah masing-masing 25 dan 26 derajat Celsius untuk menghemat penggunaan AC.
Rekomendasi IEA: Hindari Perjalanan Udara dan Gunakan Transportasi Publik
Badan Energi Internasional (IEA) mendorong masyarakat untuk menghindari perjalanan udara, dengan United Airlines memperingatkan kenaikan harga tiket hingga 20%. Rekomendasi lain adalah memaksimalkan transportasi publik, dengan insentif seperti tiket murah yang pernah diterapkan di Jerman.
Penggunaan gas petroleum cair (LPG) juga menjadi sorotan. IEA menyarankan agar LPG dialihkan dari transportasi ke kebutuhan domestik seperti memasak, yang sangat penting bagi India sebagai importir terbesar kedua. Impor LPG ke India telah menyusut setengahnya, mempengaruhi operasi restoran dan hotel.
Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform di Indonesia menekankan bahwa WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, mencakup logistik dan aktivitas ekonomi non-perkantoran, untuk efektif menghemat konsumsi BBM nasional.
