Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kondisi energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (12/5/2026). Bahlil memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam negeri berada di atas standar minimum yang ditetapkan.
Stok BBM dan LPG Aman
"Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insya Allah nggak ada masalah," ujar Bahlil kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Selain itu, Bahlil juga melaporkan perkembangan evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan, sesuai instruksi Presiden Prabowo. Bahlil menyatakan bahwa izin tambang yang tidak difungsikan sedang dievaluasi secara menyeluruh.
"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan," jelasnya.
Bahlil menambahkan, "Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu."
Alasan Prabowo Minta Evaluasi Tambang
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM untuk mengevaluasi seluruh IUP di hutan lindung. Prabowo meminta Bahlil mencabut IUP yang tidak jelas dan jumlahnya banyak.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," jelas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya. Ia menekankan pencabutan IUP dilakukan untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada siapapun yang merugikan rakyat dan negara.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tegas Prabowo. "Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga kepentingan kelompok nomor berapa Pak? Evaluasi segera," imbuhnya.
Presiden juga meminta Bahlil segera melaporkan hasil pencabutan IUP. Saat Bahlil meminta waktu dua minggu, Prabowo mempersingkat menjadi satu minggu. "Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo. "Dua minggu saya laporan," jawab Bahlil. "Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," ujar Prabowo. "Siap," ucap Bahlil.
