AJV Dorong Pemerintah Kendalikan Emisi VOC di SPBU
Aliansi Jurnalis Video (AJV) Bidang Lingkungan Hidup mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan komprehensif guna mengendalikan emisi volatile organic compounds (VOC) yang dihasilkan dari aktivitas operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Tuntutan ini mencakup penetapan standar ambang batas yang ketat, pengawasan berkala, serta kewajiban penggunaan teknologi penangkap uap bensin di seluruh SPBU.
Potensi Bahaya Uap VOC yang Tidak Kasatmata
Ketua AJV Bidang Lingkungan Hidup, Iskandar, mengungkapkan bahwa uap VOC dari SPBU memiliki potensi bahaya yang sering diabaikan. "Masyarakat umumnya hanya memahami pencemaran SPBU dari kebocoran tangki yang mencemari tanah dan air, padahal ancaman lain yang tidak kasatmata adalah pencemaran udara dari uap bensin," jelas Iskandar dalam diskusi di Jakarta. Ia menekankan bahwa dampak udara ini signifikan, terutama dari senyawa organik yang mudah menguap tersebut.
VOC dapat menyebabkan efek kesehatan serius, mulai dari gejala jangka pendek seperti pusing dan mual, hingga risiko jangka panjang seperti kanker darah, kerusakan hati, gangguan hormon, dan potensi kebakaran akibat sifatnya yang mudah terbakar. Paparan selama delapan jam kerja sehari meningkatkan kerentanan pekerja SPBU terhadap gangguan ini.
Kadar VOC di SPBU Indonesia Mencapai Level Mengkhawatirkan
Berdasarkan pengamatan lapangan, Iskandar menyebutkan bahwa batas ambang aman VOC di banyak negara berkisar 500 parts per million (ppm). Namun, di beberapa SPBU di Jakarta, kadar VOC dapat mencapai 5.000 hingga 10.000 ppm, jauh melampaui standar keamanan. "Ini sangat memprihatinkan, mengingat ada sekitar 12.000 SPBU di Indonesia, dengan 7.000 di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pekerja menjadi kelompok paling rentan," katanya.
Vinnezya Priscillia, mahasiswa Universitas Cyber Asia, menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur ambang batas VOC di SPBU secara tegas di Indonesia. Ia membandingkan kondisi ini dengan pengalamannya di China, di mana sistem pengendalian uap yang baik membuat bau bensin hampir tidak tercium di SPBU. "Di Indonesia, penelitian mendalam terkait VOC masih minim, dan ini perlu segera ditangani," ujarnya.
Pentingnya Regulasi dan Teknologi Pengendalian
Iskandar menilai bahwa uap VOC cenderung lebih aktif pada siang hari ketika suhu meningkat, sehingga risiko paparan menjadi lebih tinggi. Sayangnya, pemeriksaan kesehatan berkala (MCU) di sejumlah perusahaan belum secara spesifik memeriksa dampak paparan VOC terhadap pekerja. Ia menegaskan bahwa langkah pencegahan harus segera dilakukan, sejalan dengan program pemerintah menuju pembangunan berkelanjutan dan gerakan go green.
"Harus ada regulasi yang jelas dan teknologi pengendalian uap di setiap SPBU untuk meminimalisir dampak VOC. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga keselamatan dan kesehatan para pekerja," tegas Iskandar. Dengan demikian, AJV mendorong integrasi kebijakan lingkungan yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat dan mendukung ekonomi hijau di Indonesia.
