Wamenag Tegaskan Larangan Sweeping Saat Ramadan: Hormati yang Tidak Berpuasa
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i, kembali menegaskan larangan sweeping atau razia selama bulan Ramadan. Pernyataan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2/2026) malam. Larangan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (Ormas), dengan tujuan menjaga harmoni sosial.
Alasan Larangan: Menghormati Perbedaan
Romo Syafi'i menjelaskan bahwa larangan sweeping bertujuan untuk saling menghormati antara kelompok yang berpuasa dan mereka yang tidak berpuasa. "Kan enggak semua orang berpuasa sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa," ujarnya. Dia menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan terhadap kelompok yang tidak berpuasa untuk ikut merasakan ibadah puasa. "Kan enggak mungkin gara-gara kita puasa, maka semuanya harus merasakan puasa," tegasnya.
Tidak Ada Surat Edaran dari Kementerian Agama
Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan surat edaran larangan sweeping dari Kementerian Agama, Romo Syafi'i menyatakan bahwa hal itu berada di ranah aparat keamanan, bukan kewenangan kementeriannya. "Kami bergerak di bidang keagamaan. Kalau soal keamanan, itu ada institusi lain yang berwenang. Tapi kita lihat, suasana sekarang semakin kondusif," jelasnya. Dia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada rencana penerbitan aturan khusus terkait sweeping, dan berharap situasi selama Ramadan tetap kondusif.
Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga melarang Ormas melakukan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadan tahun ini. Dia menegaskan bahwa sweeping dapat memicu konflik di lingkungan masyarakat. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Pramono. Dia menekankan bahwa momentum Ramadan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.
Patroli Rutin untuk Keamanan
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa selama Ramadan, akan ada patroli rutin di seluruh wilayah Jakarta. Total 1.900 personel gabungan yang meliputi Satpol PP, Satlinmas, serta unsur TNI dan Polri akan diterjunkan dalam skema Tiga Pilar. "Pasti mereka patroli ya, patroli rutin, tiap hari, tiap malam, di patroli wilayah pasti Satpol PP di command center selalu laporan," jelasnya. Kekuatan personel di masing-masing wilayah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan objek pengamanan, dengan koordinasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan.
