Wagub Rano Karno Imbau Warga Jakarta Hormati Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara tegas mengimbau seluruh warga ibu kota untuk menghindari perdebatan terkait perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Seruan ini disampaikan langsung oleh Rano Karno di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026.
"Sudah terlalu biasa kita menghadapi perbedaan ini jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi," tegas Rano Karno dengan nada yang menenangkan. Dia menekankan bahwa setiap bentuk perbedaan dalam menentukan awal bulan suci tersebut harus dihormati sebagai bagian dari keyakinan masing-masing pihak.
Dua Penetapan yang Berbeda
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah menyelenggarakan sidang isbat pada Selasa, 19 Februari 2026. Hasil dari sidang tersebut memutuskan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini menggunakan pendekatan integrasi antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) sebagai dasar ilmiahnya.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu mengumumkan melalui maklumat resmi bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan Muhammadiyah ini sepenuhnya mengandalkan sistem hisab dengan tingkat presisi tinggi, sesuai pedoman dalam buku Sistem Hisab Muhammadiyah yang menekankan akurasi posisi geometris benda langit.
"Hari ini sebagian saudara kita sudah mulai berpuasa. Itu bukan langkah yang salah tapi langkah yang diyakini. Alhamdulillah besok sebagian besar kita mulai berpuasa," ujar Rano Karno, mengakomodir kedua penetapan yang berlaku.
Larangan Sweeping dan Razia Selama Ramadan
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi'i, telah menegaskan larangan melakukan sweeping atau razia selama bulan Ramadan. Pernyataan ini disampaikan usai Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa malam 17 Februari 2026.
"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah," tegas Romo Syafi'i. Larangan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk organisasi masyarakat, dengan tujuan saling menghormati antara kelompok yang berpuasa dan yang tidak berpuasa.
Romo Syafi'i menjelaskan bahwa tidak semua orang menjalankan ibadah puasa, sehingga fasilitas seperti rumah makan harus tetap dapat dinikmati. "Kan enggak semua orang berpuasa sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa," jelasnya.
Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menyatakan dukungannya terhadap larangan sweeping oleh ormas terhadap rumah makan selama Ramadan tahun ini. Dia menegaskan bahwa sweeping berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Pramono Anung. Dia menambahkan bahwa momentum Ramadan harus menjadi ajang memperkuat toleransi, bukan menimbulkan permasalahan sosial.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa akan dilakukan patroli rutin di seluruh wilayah Jakarta selama Ramadan. Sebanyak 1.900 personel gabungan dari Satpol PP, Satlinmas, TNI, dan Polri akan diterjunkan dalam skema Tiga Pilar.
"Pasti mereka patroli ya, patroli rutin, tiap hari, tiap malam, di patroli wilayah pasti Satpol PP di command center selalu laporan," jelas Satriadi. Kekuatan personel akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah, dengan koordinasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan.
