Menteri Haji Minta DPR Kabulkan Usulan Tambahan Rp 1,77 Triliun Biaya Pesawat Haji
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait penambahan biaya penerbangan untuk haji tahun 2026. Usulan tersebut mencakup kenaikan sebesar Rp1,77 triliun, yang diajukan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Selasa, 14 April 2026.
Latar Belakang Kenaikan Biaya
Irfan menjelaskan bahwa lonjakan biaya ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama: kenaikan harga avtur di pasar global dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Akibatnya, total anggaran penerbangan haji mengalami peningkatan dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Meskipun demikian, Menteri Irfan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar tambahan biaya ini tidak dibebankan kepada jemaah haji. "Alhamdulillah Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah," ucapnya.
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
Untuk memastikan kelancaran proses ini, Kementerian Haji dan Umrah saat ini sedang berkoordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung. Fokus koordinasi adalah pada aspek hukum, termasuk peninjauan status force majeure dan legalitas sumber pembiayaan tambahan. "Masih kami dalami bersama Kejaksaan Agung terkait status dan legalitas sumber pembiayaan," kata Irfan. Dia berharap DPR dapat menyetujui usulan ini untuk mengakomodir kondisi yang tidak terduga tersebut.
Kebijakan Presiden Terkait Antrean dan Biaya Haji
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang bertujuan meringankan beban jemaah haji. Dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka pada Rabu, 8 April 2026, Presiden menyatakan bahwa antrean haji akan dipersingkat menjadi maksimal 26 tahun mulai 2026, turun dari sebelumnya yang mencapai 48 tahun. Dia berkomitmen untuk terus berjuang agar masa tunggu ini dapat lebih dipersingkat lagi.
Selain itu, Presiden juga mengonfirmasi bahwa biaya haji untuk tahun 2026 akan diturunkan sekitar Rp2 juta, meskipun harga avtur sedang naik. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat ekonomi bawah. "Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta. Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini," tegas Prabowo.
Pembangunan Infrastruktur Haji
Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah di atas lahan seluas 45 hektare. Rencananya, akan dibangun 11 menara yang dapat menampung jemaah haji dari Indonesia. "Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diberi kehormatan kita sekarang sudah punya lahan di kota suci Makkah," ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah berencana membangun Terminal Haji khusus untuk mempermudah akses masuk dan keluar jemaah Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa izin untuk pembangunan terminal ini telah diajukan dan disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi. "Bahkan saya sudah mengajukan dan sudah disetujui, saya minta izin dari Kerajaan Saudi Indonesia bisa punya terminal khusus haji," jelasnya.
Inisiatif Joint Venture dengan Maskapai Saudi
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk mendekati Saudi Airlines guna membentuk usaha patungan atau joint venture. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pesawat yang kosong setelah mengantar jemaah haji, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya perjalanan. "Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture," kata Prabowo.
Dengan berbagai kebijakan dan usulan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan haji secara keseluruhan, meski dihadapkan pada tantangan kenaikan biaya operasional.
