Indonesia Kembali Duduki Komite Warisan Budaya UNESCO
Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO) untuk periode 2026-2030. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi 2003 UNESCO yang digelar di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, pada 17-18 Juni lalu. Dalam pemilihan tersebut, Indonesia meraih 113 suara dari negara anggota UNESCO. Indonesia terpilih bersama Jepang (117 suara), Filipina (106 suara), dan Kamboja (97 suara) pada Group IV yang mewakili kawasan Asia-Pasifik. Keempat negara ini bersaing dengan Korea Selatan dan Turkmenistan dalam perebutan kursi komite.
Menteri Kebudayaan: Kehormatan dan Amanah Besar
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam tata kelola kebudayaan global. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat internasional terhadap visi Indonesia dalam pelindungan warisan budaya menjadi modal berharga. "Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026-2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Setelah 12 tahun terakhir kali menjadi anggota komite pada tahun 2010-2014, Indonesia kini kembali dipercaya untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan warisan budaya takbenda dunia," ujar Fadli dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam membangun masa depan tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat. Menurut Fadli, keberhasilan ini menjadi semakin strategis karena untuk pertama kalinya dalam beberapa periode terakhir, negara-negara ASEAN mendominasi representasi Asia Pasifik melalui terpilihnya Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Hal ini membuka peluang besar bagi kawasan Asia Tenggara untuk berperan lebih besar dalam memperkuat kerja sama lintas kawasan, memperluas representasi negara-negara berkembang, serta mendorong agenda pelindungan warisan budaya yang lebih inklusif di tingkat global.
Platform "Living Heritage, Shared Future"
Dalam kampanye menuju pemilihan, Indonesia mengusung platform "Living Heritage, Shared Future". Visi ini menegaskan bahwa budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan kekuatan hidup yang terus diwariskan, dipraktikkan, diadaptasi, dan dikembangkan oleh masyarakat lintas generasi sebagai pemegang hak (rights-holders) sekaligus penjaga utama warisan budaya. Platform ini juga menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh upaya pelindungan warisan budaya, serta menekankan pentingnya keadilan budaya, partisipasi inklusif dan inovasi, serta kerja sama internasional dan pembangunan keberlanjutan.
Delapan Agenda Prioritas Indonesia di Komite ICH UNESCO
Sebagai anggota Komite ICH UNESCO periode 2026-2030, Indonesia berkomitmen untuk mendorong delapan agenda prioritas utama. Agenda pertama adalah pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization untuk pengembangan metodologi pelindungan warisan budaya takbenda, preservasi digital, riset, inovasi kebijakan, dan penguatan kapasitas di kawasan. Kedua, integrasi platform kolaboratif yang menjembatani akademisi, komunitas lokal, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan dalam model pelindungan yang inklusif dan partisipatif.
Ketiga, inovasi digital, termasuk pengembangan inventaris digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk dokumentasi, dan tata kelola data yang etis. Keempat, penguatan kerja sama global melalui pelatihan, program fellowship, misi bersama, dan pertukaran pengetahuan antar kawasan. Kelima, perlindungan warisan budaya yang terancam, termasuk penguatan mekanisme Urgent Safeguarding List bagi tradisi yang menghadapi risiko kepunahan. Keenam, peningkatan akses terhadap bantuan internasional yang lebih efektif, responsif, dan mudah dijangkau oleh negara-negara pihak.
Ketujuh, pemberdayaan masyarakat sipil dan komunitas budaya melalui perluasan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Kedelapan, mempersiapkan warisan budaya untuk masa depan dengan mendorong kebijakan terkait etika digital, kecerdasan artifisial, dan ketahanan budaya terhadap perubahan iklim. "Indonesia percaya bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan dialog, perdamaian, dan ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan global saat ini," ujar Fadli.
Komitmen Indonesia dalam Pelindungan Berbasis Komunitas
Sejalan dengan visi tersebut, Fadli menyampaikan bahwa Indonesia mendorong penguatan pelindungan berbasis komunitas, peningkatan peran generasi muda dalam pewarisan budaya, serta akses yang lebih adil terhadap bantuan internasional, khususnya bagi Least Developed Countries (LDCs) dan Small Island Developing States (SIDS). Indonesia juga akan memperkuat tata kelola Konvensi 2003 UNESCO yang semakin transparan, kredibel, inklusif, dan berbasis bukti. Fadli mengungkapkan bahwa Indonesia hadir dalam Komite ICH UNESCO dengan pengalaman sebagai salah satu negara mega-diversitas budaya terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, serta 2.727 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara nasional.
Hingga saat ini, Indonesia juga memiliki 16 elemen Warisan Budaya Takbenda yang telah diinskripsi oleh UNESCO, termasuk Wayang, Keris, Batik, Angklung, Noken, Tari Saman, Pencak Silat, Pantun, Gamelan, Jamu, Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang. "Pengalaman ini menjadikan Indonesia memiliki posisi penting untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelindungan warisan budaya dunia," jelas Fadli.
Sinergi Nasional dan Komitmen ke Depan
Fadli menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai institusi nasional yang selama ini bekerja secara erat dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia. "Pencapaian ini merupakan buah dari sinergi yang kuat antara Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRI UNESCO Paris), Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja tanpa lelah menggalang dukungan dari negara-negara sahabat. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi," ucapnya.
Ia pun menegaskan ke depannya, Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara aktif, konstruktif, dan kolaboratif. "Melalui Komite ICH UNESCO, Indonesia siap berperan sebagai jembatan kerja sama antar kawasan, mitra dalam berbagi pengetahuan, serta penggerak berbagai inisiatif yang memperkuat pelindungan warisan budaya di tingkat global," paparnya. "Indonesia akan memastikan bahwa warisan budaya dapat terus memperkuat kohesi sosial dan solidaritas global, memperluas ruang dialog, serta menjadi kekuatan bagi perdamaian serta pembangunan berkelanjutan dunia," tutup Fadli.
