Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati menyatakan pihaknya akan melakukan uji publik untuk menindaklanjuti usulan perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda. Langkah ini diambil setelah DPRD memberikan lampu hijau terhadap usulan tersebut.
Pro-Kontra Usulan Nama Tatar Sunda
Rahmat merespons pro-kontra yang muncul atas usulan perubahan nama provinsi, termasuk dari kelompok budaya dan warga wilayah Pantura seperti Cirebon dan Indramayu. Ia memastikan DPRD tidak akan membahas usulan tersebut secara sepihak.
Seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki pandangan berbeda, akan dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akademik hingga konsultasi publik. Menurut Rahmat, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar usulan perubahan nama provinsi memiliki landasan akademik dan aspirasi publik yang kuat sebelum diputuskan.
Proses Pembahasan yang Panjang
“Tentu, DPRD akan melaksanakan penyempurnaan naskah akademik, menggelar uji publik di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mungkin saja akan melakukan survei bersama 120 anggota DPRD,” ujarnya, Senin (6/7) kemarin dikutip dari detikJabar.
Rahmat mengatakan, proses pembahasan masih panjang. Setelah rapat kerja Komisi I bersama tim pengusul beberapa waktu lalu, DPRD kini tengah menyusun skema pembahasan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan Pimpinan DPRD.
Pun, sambungnya, Komisi I DPRD Jabar pada Selasa (7/7) ini akan membuat skema proses sebagai bahan pertimbangan pimpinan dewan.
Tidak Ada Wilayah Non-Sunda di Jawa Barat
Sebelumnya, kekhawatiran dari sejumlah pihak menilai usulan nama “Provinsi Sunda” berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya yang ada di Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Rahmat menegaskan, tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda.
Dia menegaskan semua daerah di Jawa Barat adalah wilayah Sunda. “Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda,” kata Rahmat.
