Timwas Haji DPR Minta Kapasitas Tenda Jemaah di Mina Ditingkatkan
Timwas Haji DPR Minta Kapasitas Tenda Mina Ditingkatkan

Makkah, CNN Indonesia -- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, ia tetap menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase Armuzna, terutama keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah.

Sorotan terhadap Fase Armuzna

Abdul Wachid menyampaikan catatan minor terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Ia mengungkapkan masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Meski akhirnya seluruh jemaah berhasil diberangkatkan, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.

"Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong," ujarnya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kondisi Tenda di Arafah dan Mina

Selain transportasi, kondisi tenda di Arafah dan Mina juga menjadi perhatian Timwas Haji DPR. Menurut Abdul Wachid, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jemaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak. Ia bahkan menyebut kondisi penataan jemaah di beberapa tenda masih terlalu padat.

"Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jamaah ditata seperti ikan pindang," katanya.

Usulan Peningkatan Standar Layanan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

Pentingnya Kontrak Jangka Panjang

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

"Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun," katanya.

Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.

Persiapan Menuju Kampung Haji Indonesia

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah. "Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027," ujar Abdul Wachid.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga