PKB Ingatkan Pemerintah Soal Risiko WFH Hari Jumat, Khawatir Jadi Long Weekend
Pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap pasokan minyak yang seret akibat perang di Timur Tengah. Namun, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengingatkan perlunya pertimbangan yang matang dalam menentukan hari dan daerah penerapan kebijakan tersebut.
Pertimbangan Presisi untuk Capai Target Efisiensi
Khozin menekankan bahwa skema kebijakan WFH harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. "Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH ini bisa menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara dan tata kelola transportasi umum. Namun, Khozin menegaskan bahwa rencana WFH saat ini berbeda dengan penerapan saat pandemi Covid-19. "Artinya mobilitas warga saat ini berjalan normal seperti biasa. Karena itu, jumlah hari dan pilihan hari WFH mesti dimaksudkan untuk efisiensi penggunaan BBM," jelasnya.
Kekhawatiran WFH Jumat Picu Mobilitas Tinggi
Khozin mengingatkan bahwa usulan WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. Ia khawatir pemilihan hari Jumat bakal berubah menjadi momen libur panjang atau long weekend. "WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'Long Weekend' karena berdekatan dengan akhir pekan," kata Khozin.
Ia pun menegaskan bahwa kebijakan WFH harus menyasar target tujuan dengan tepat. Khozin tidak ingin penetapan WFH justru meningkatkan penggunaan BBM dan mobilitas warga. "Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," ujarnya.
Usulan Pemerintah dan Potensi Penghematan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan WFH mampu menghemat seperlima penggunaan BBM sehari-hari. "Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret.
Menyusul hal tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya, mengusulkan agar WFH satu hari dalam seminggu diterapkan setiap Jumat. Alasannya, setelah Jumat, terdapat Sabtu dan Minggu yang biasanya libur. "Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ujar Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Sabtu, 21 Maret.
Rencananya, WFH akan dilakukan setelah momen libur Lebaran, dengan hari persisnya masih dalam kajian. Purbaya menambahkan bahwa setelah WFH berjalan, konsumsi BBM bisa ditekan sekitar 20%. "Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira," tuturnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai hari penerapan WFH terus berlanjut, menekankan pentingnya kalkulasi yang cermat untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam menghemat BBM tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.
