Nurul Arifin Dukung Penuh Kebijakan Efisiensi Energi di Kompleks Parlemen DPR
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan efisiensi energi yang diterapkan di lingkungan kompleks parlemen. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap pasokan energi dunia.
"Penghematan ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bentuk keteladanan kepada masyarakat agar penggunaan energi lebih bijak," ujar Nurul di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan pers pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Komitmen untuk Kinerja Legislatif yang Tetap Optimal
Nurul berharap bahwa kebijakan efisiensi energi ini tidak akan mengganggu kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran DPR. Ia menegaskan bahwa dukungannya mencakup seluruh anggota parlemen, aparatur sipil negara (ASN), serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen.
"Kami mendukung penuh program kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen untuk semua anggota parlemen, ASN serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen dan akan ikut disiplin menjalankan kebijakan ini," terang dia.
Langkah-Langkah Konkret Penghematan Energi
Nurul meyakini bahwa berbagai langkah efisiensi, seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan listrik, dan pengaturan kendaraan dinas, dapat menjadi awal yang positif. Salah satu contohnya adalah penerapan work from home.
"Dengan adanya work from home, artinya lebih sedikit orang yang berada di kantor dan dampaknya akan lebih sedikit energi pula yang dibutuhkan karena hemat energi karena tidak ada perjalanan," dia menandasi.
Implementasi Kebijakan oleh DPR RI
DPR RI telah menerapkan sejumlah langkah penghematan energi, termasuk membatasi penggunaan listrik pada malam hari dan memangkas jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat ASN. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa komitmen ini ditegaskan mulai Senin, 30 Maret 2026.
"Senin 30 Maret seluruh pejabat baru lengkap. Jadi baru ditegaskan komitmen tersebut. Tapi dari Biro Umum yang mengelola kendaraan sudah dibuat exercise berkaitan dengan penghematan BBM," kata Indra kepada wartawan pada Jumat, 27 Maret 2026.
Lebih lanjut, Indra menyebutkan bahwa jatah BBM untuk pejabat ASN di DPR dikurangi satu hari dalam sepekan, khususnya untuk eselon 1, eselon 2, dan sebagian eselon 3. Selain itu, pada malam hari, penggunaan lampu di gedung-gedung parlemen akan dibatasi hingga pukul 18.00 WIB untuk ruang-ruang yang tidak digunakan.
"Yang pasti untuk malam hari akan ada pembatasan nyala lampu di setiap gedung. Ini akan dipersingkat jadi jam 18.00, akan dimatikan ruang-ruang yang tidak digunakan. Setiap hari ada pokja yang kontrol ruang-ruang," jelas Indra.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara tetapi juga menjadi contoh bagi institusi lain dalam menghadapi tantangan energi global.
