Megawati Tegaskan Pemberdayaan Perempuan Bukan Ancaman bagi Agama dan Budaya
Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dengan tegas menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ranah pemerintahan sama sekali bukan merupakan ancaman terhadap agama, budaya, maupun tradisi yang ada. Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin, 9 Februari 2026.
Pemberdayaan Perempuan sebagai Pelaksanaan Nilai Keadilan
"Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan yang mendalam: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan konkret dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam, ditegaskan oleh konstitusi negara, dan diwariskan dengan mulia oleh sejarah peradaban kita," ujar Ketua Umum PDIP tersebut di hadapan sivitas akademika PNU.
Megawati melanjutkan bahwa negara yang dengan sungguh-sungguh menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dan setara dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri. Menurutnya, ini merupakan langkah fundamental menuju tata kelola yang lebih adil dan maju.
Pentingnya Penguatan Hukum dan Kelembagaan
Dalam pidatonya, Megawati juga menekankan aspek krusial lainnya, yaitu pentingnya penguatan hukum dan penguatan kelembagaan pemerintahan untuk mendukung agenda pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Dia memberikan contoh nyata dari pemerintah Indonesia yang telah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Penataan kelembagaan seperti ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi secara utuh dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah," jelas Megawati.
Dia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan ini sangat vital karena hukum tanpa didukung oleh institusi yang kuat dan efektif akan kehilangan kekuatan dan daya implementasinya. Negara, menurutnya, membutuhkan lembaga yang mumpuni untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor secara sinergis.
"Dengan struktur kelembagaan yang lebih jelas dan kuat, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat parsial atau sektoral semata, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dan berkelanjutan," tegas Megawati.
Peran Strategis Universitas dalam Pemberdayaan
Selain membahas ranah pemerintahan, Megawati juga menyoroti peran penting dan strategis universitas dalam memajukan pemberdayaan perempuan. Dia menilai bahwa universitas dapat dan harus menjadi ruang pembentukan nilai, karakter, serta kepemimpinan masa depan yang inklusif.
"Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri dengan gagah sebagai bukti nyata bahwa pendidikan adalah jalan utama dan paling mulia untuk pemberdayaan perempuan," puji Megawati terhadap institusi pendidikan tinggi yang menganugerahinya gelar tersebut.
Bagi Megawati, terdapat hubungan simbiosis yang erat antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. Pemerintahan yang kuat dan visioner, menurutnya, membutuhkan dasar intelektual yang kokoh dan berbasis riset.
"Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar temuan dan pemikirannya dapat benar-benar mengubah realitas sosial ke arah yang lebih baik. Di sinilah titik pertemuan yang bermakna antara kampus sebagai pusat ilmu dan negara sebagai pelaksana kebijakan menemukan esensinya," imbuh Megawati, menutup pidato yang mendapat perhatian luas tersebut.
Penganugerahan gelar doktor kehormatan ini mencatat Megawati sebagai penerima pertama yang bukan berasal dari Arab Saudi dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, menyoroti pengakuan internasional atas kontribusinya.
