Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa sikapnya terhadap isu Palestina tidak mengalami perubahan. Kerajaan menyatakan bahwa harus ada jalur yang tidak dapat dihentikan menuju pembentukan negara Palestina.
Pernyataan ini disampaikan oleh seorang sumber resmi pemerintah Saudi kepada media Al Arabiya English pada Selasa, 26 Mei 2026. Sumber tersebut mengonfirmasi bahwa posisi Saudi tetap konsisten dan tidak bergeser.
Desakan Trump untuk Normalisasi
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin, 25 Mei 2026 waktu setempat, mendesak negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah dan sekitarnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian Iran yang sedang dirancang.
Melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebutkan negara-negara yang telah ia hubungi pada hari Sabtu lalu. Ia mengajak mereka untuk mengakhiri perang dengan Iran dan mendorong penandatanganan Perjanjian Abraham.
"Setelah semua pekerjaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencoba dan menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, untuk menandatangani Perjanjian Abraham," tulis Trump.
Perjanjian Abraham dan Sikap Saudi
Perjanjian Abraham adalah serangkaian kesepakatan yang dimediasi oleh pemerintahan Trump pada tahun 2020. Perjanjian ini mengatur normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara yang secara historis bermusuhan dengannya.
Arab Saudi telah berulang kali menyatakan sikapnya yang jelas: Kerajaan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka. Posisi ini kembali ditegaskan di tengah tekanan internasional.
Dengan demikian, Arab Saudi tetap pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel harus didahulukan sebelum langkah normalisasi lebih lanjut.
