Pemprov DKI Perketat Sistem Validasi JAKI Usai Temuan Manipulasi Bukti dengan AI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem validasi tindak lanjut pengaduan di aplikasi JAKI. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan kasus pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat yang menggunakan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).
Koordinasi Intensif untuk Validasi yang Lebih Akurat
Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi secara intensif dengan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta untuk memastikan proses validasi tindak lanjut pengaduan di JAKI berjalan lebih ketat dan akurat. "Pemprov DKI Jakarta tidak akan menolerir segala bentuk manipulasi dalam tindak lanjut pengaduan," tegas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin.
Budi menambahkan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas layanan publik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta dan dilansir dari Antara pada Rabu, 8 April 2026.
Masyarakat Diajak Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan
Diskominfotik DKI Jakarta mengapresiasi kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kualitas pelayanan publik, khususnya terkait temuan dugaan ketidaksesuaian tindak lanjut laporan pada aplikasi JAKI. Ke depannya, masyarakat juga diberikan kanal khusus untuk melaporkan indikasi tindak lanjut yang tidak sesuai.
"Masyarakat dapat melaporkan dugaan manipulasi berbasis AI maupun bentuk kecurangan lainnya melalui layanan WhatsApp di nomor 0811-1272-206," jelas Budi Awaluddin. Nomor ini menjadi sarana penting bagi warga untuk turut serta dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan pengaduan.
Pembenahan Sistem Secara Menyeluruh
Budi mengakui bahwa kejadian manipulasi bukti dengan AI ini menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Upaya perbaikan ini mencakup beberapa aspek penting:
- Penguatan teknologi pada aplikasi JAKI
- Peningkatan mekanisme verifikasi yang lebih robust
- Pengembangan fitur yang mampu memastikan keaslian bukti tindak lanjut
"Tingginya volume laporan warga menunjukkan bahwa kanal pengaduan publik di Jakarta digunakan secara aktif dan dipercaya masyarakat," tutur Budi. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan yang ada.
Data Pengaduan Masyarakat yang Menggembirakan
Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, tercatat 62.571 pengaduan masyarakat masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) terintegrasi. Angka ini menunjukkan rata-rata 20.857 pengaduan per bulan, mencerminkan tingginya partisipasi warga dalam menggunakan layanan pengaduan.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025 jumlah laporan yang diterima mencapai 195.988 dari 50.960 pelapor. Yang lebih menggembirakan, sebanyak 191.655 laporan atau 97,8 persen telah berhasil diselesaikan oleh pihak berwenang.
Pengembangan Sistem Berkelanjutan oleh Jakarta Smart City
Sejalan dengan penguatan pada aspek pengawasan dan administrasi, Jakarta Smart City juga terus mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut di aplikasi JAKI. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengaduan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai langkah perbaikan yang sedang dilakukan, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan melalui aplikasi JAKI. Komitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan bebas dari manipulasi menjadi prioritas utama dalam pembenahan sistem ini.
