Fahira Idris Tegaskan Pembatasan Medsos Anak Bawah 16 Tahun Wajib Ditaati Platform Digital
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini resmi diberlakukan mulai 28 Maret 2026, sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan turunannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak.
"Tidak boleh ada kompromi. Semua platform digital wajib patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, terutama yang menyangkut perlindungan anak. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa," ujar Fahira Idris pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Langkah Strategis di Tengah Risiko Digital yang Meningkat
Fahira Idris menilai penerapan peraturan ini sebagai langkah strategis dan mendesak, mengingat meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak di ruang digital. Risiko tersebut mencakup paparan konten negatif, kecanduan gawai, serta ancaman eksploitasi dan kejahatan siber. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan terukur untuk memastikan efektivitasnya.
Menurutnya, masa transisi selama satu tahun yang telah diberikan seharusnya cukup bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penyesuaian sistem. Penyesuaian ini termasuk verifikasi usia pengguna dan penguatan mekanisme perlindungan anak. "Karena itu, tidak ada alasan bagi platform untuk tidak siap. Kepatuhan bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral," tegas Senator Jakarta ini.
Rekomendasi untuk Implementasi yang Efektif
Selain menekankan kepatuhan platform, Fahira Idris juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar implementasi peraturan ini berjalan efektif dan berdampak signifikan. Rekomendasi tersebut meliputi:
- Pemerintah perlu memastikan mekanisme pengawasan yang kuat dan berkelanjutan, termasuk audit kepatuhan platform secara berkala.
- Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap platform yang tidak patuh, dengan pemberian sanksi administratif hingga pembatasan akses jika diperlukan.
- Pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi usia yang akurat dan aman, sambil menjaga perlindungan data pribadi pengguna.
- Diperlukan kampanye literasi digital yang masif kepada masyarakat, terutama orang tua, agar memahami peran penting mereka dalam mengawasi aktivitas digital anak.
- Pemerintah perlu membangun ekosistem digital ramah anak dengan mendorong pengembangan platform dan konten yang edukatif, kreatif, dan aman bagi anak-anak Indonesia.
Sinergi Semua Pihak Kunci Keberhasilan
Fahira Idris menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, platform digital, hingga keluarga. Peran orang tua, lanjutnya, tetap menjadi kunci utama. Regulasi memberikan pagar, tetapi pengawasan dan pendampingan dari keluarga adalah fondasi yang paling penting.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan membatasi kreativitas anak, melainkan memastikan anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang sehat dan aman. "Ini bukan soal melarang, tetapi melindungi. Kita ingin anak-anak Indonesia tetap kreatif, tetapi dalam ruang yang aman, sehat, dan bertanggung jawab," jelasnya.
Fahira Idris berharap implementasi peraturan ini menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola digital yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. "Jika dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, kebijakan ini akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ruang digital yang aman dan masa depan generasi Indonesia yang lebih berkualitas," pungkasnya.
