Iran Wanti-wanti Israel Berupaya Sabotase Perjanjian Damai dengan AS
Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa setelah proses finalisasi, draf kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) akan ditandatangani dari jarak jauh. Perjanjian yang akan diteken dalam beberapa hari mendatang itu disebut-sebut ingin disabotase oleh Israel.
"Segera setelah tahap akhir negosiasi kami selesai, perjanjian ini akan ditandatangani dan diumumkan. Penandatanganan awalnya akan dilakukan secara digital. Masing-masing pihak akan menandatangani dari jarak jauh. Setelah itu, akan diumumkan bahwa nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak," kata Araghchi dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah, sebagaimana dilansir AFP pada Sabtu (13/6/2026).
"Ini bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Saya sangat berharap," tambahnya.
Araghchi sebelumnya mengungkapkan bahwa kerangka kerja yang disebut 'Nota Kesepahaman Islamabad' atau 'Islamabad Memorandum of Understanding' bertujuan untuk mengakhiri perang dengan AS yang meletus pada 28 Februari. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut "belum pernah sedekat ini."
Pada Kamis (11/6), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia telah membatalkan serangan yang direncanakan terhadap Iran dan mengklaim bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dapat segera ditandatangani.
Dalam wawancaranya, Araghchi menjelaskan bahwa ia akan mengumumkan detail kerangka kerja tersebut setelah "diselesaikan dan difinalisasi." Ia juga menekankan bahwa membahas detailnya sekarang akan berisiko "membahayakan penandatanganan kesepakatan."
Ia menyebutkan bahwa draf kesepakatan tersebut mencakup pengakhiran blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, yang berlaku sejak 13 April, serta pengaturan tentang pengelolaan Selat Hormuz yang strategis. Lalu lintas melalui Hormuz, jalur pelayaran global yang vital, telah berada di bawah kendali Iran sejak pecahnya perang dengan AS dan Israel pada 28 Februari.
Iran, yang hanya mengizinkan sedikit kapal untuk melewati selat tersebut, bersikeras agar kapal-kapal mendapatkan izin dari angkatan bersenjatanya sebelum melintas. "Blokade angkatan laut harus dicabut sepenuhnya. Itulah poin pertama yang disebutkan dalam perjanjian," kata Araghchi.
"Iran telah mengambil keputusan tegas bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak akan sama seperti sebelumnya," katanya, seraya menambahkan bahwa diskusi dengan Oman mengenai masalah ini masih berlangsung. Ia mengatakan Hormuz termasuk di antara "instrumen pencegahan utama" Iran.
Araghchi menegaskan bahwa rincian program nuklir Iran, termasuk persediaan uranium yang sangat diperkaya—isu kontroversial bagi Washington—akan dibahas selama periode 60 hari setelah penandatanganan kerangka kerja tersebut. "Posisi kami selalu bahwa satu-satunya cara untuk menangani persediaan material yang diperkaya adalah dengan mengencerkannya di dalam Iran," ujarnya.
Selama wawancara, ia memperingatkan terhadap upaya untuk menyabotase kesepakatan potensial tersebut, terutama oleh Israel. "Saya harus jujur mengatakan bahwa perjanjian ini memiliki musuh, yang terpenting adalah rezim Zionis, yang mencari dalih untuk menggagalkannya," katanya.
