DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Usulan SBY soal Pasukan TNI di UNIFIL
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyerukan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan serius usulan yang diajukan oleh Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dengan penugasan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Anton menekankan bahwa langkah evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi ini, termasuk opsi untuk memindahkan lokasi atau bahkan menarik pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya yang bertugas di luar negeri.
Konteks Konflik yang Memanas di Lebanon Selatan
Usulan SBY ini disampaikan di tengah situasi konflik yang semakin memanas di wilayah Lebanon Selatan, di mana pasukan UNIFIL saat ini bertugas. Anton mengungkapkan keprihatinannya setelah tiga prajurit TNI gugur dalam insiden serangan yang terjadi di daerah tersebut. Dia menyatakan bahwa pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan yang dilanda konflik.
"Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik," kata Anton kepada wartawan pada Senin, 6 April 2026. Dia menambahkan bahwa dalam prinsip hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran atau terdampak langsung dari operasi militer.
Seruan untuk Evaluasi dan Tindakan Tegas
Anton meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh penugasan UNIFIL, khususnya setelah tragedi yang menimpa prajurit TNI. Dia menegaskan bahwa tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan. Opsi yang diajukan termasuk:
- Pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman.
- Penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit.
- Evaluasi keterlibatan prajurit TNI dalam pasukan perdamaian tersebut.
"Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya sejalan dengan pandangan Presiden Republik Indonesia ke-6, bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa dengan adanya situasi yang semakin tidak kondusif di wilayah penugasan UNIFIL, hal ini perlu dievaluasi secara serius," ujar Anton. Dia melanjutkan bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa misi perdamaian tidak membahayakan nyawa prajurit yang bertugas.
Pernyataan SBY melalui Media Sosial
Sebelumnya, SBY telah menyampaikan keprihatinannya melalui unggahan di platform media sosial X pada Minggu, 5 April 2026. Dalam pernyataannya, SBY menyatakan bahwa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Dia menjelaskan bahwa peacekeeper seharusnya bertugas di 'blue line' atau 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone'.
Namun, kontingen Indonesia saat ini bertugas di 'Blue Line' yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon, suatu kondisi yang dinilai sangat berbahaya karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. "Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," jelas SBY.
Implikasi bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Seruan dari Anton Sukartono Suratto dan SBY ini menimbulkan diskusi lebih luas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam keterlibatan pasukan perdamaian di zona konflik. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk:
- Mengevaluasi risiko dan manfaat dari partisipasi dalam misi UNIFIL.
- Mempertimbangkan opsi-opsi strategis untuk melindungi prajurit TNI.
- Berkolaborasi dengan PBB dalam mencari solusi yang aman dan efektif.
Dengan meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan, langkah-langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa misi perdamaian tidak mengorbankan keselamatan prajurit Indonesia. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat guna dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.
