Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah tegas dugaan bahwa demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini merupakan aksi yang dikondisikan oleh pemerintah. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
Pemerintah Hormati Pro dan Kontra
Kurnia menegaskan bahwa pemerintah menghormati semua pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap program prioritas tersebut. "Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat, suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," kata Kurnia dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (24/6).
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola Program MBG. Dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, perbaikan implementasi MBG dilakukan di semua lini. "Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," tuturnya.
Aksi Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Dalam beberapa hari terakhir, marak aksi massa di sejumlah lokasi yang menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan MBG. Aksi tersebut merupakan respons atas demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang meminta evaluasi total MBG, bersama dengan sejumlah tuntutan lain.
Sebelumnya, Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari pada Kamis (18/6) menyatakan bahwa BGN memutuskan kebijakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah, seiring penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penataan dan standardisasi tata kelola program. Ia menuturkan kebijakan tersebut juga berdampak pada efisiensi anggaran.
Berdasarkan data BGN, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit. Dengan asumsi penghentian pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur, BGN memperkirakan efisiensi anggaran insentif SPPG mencapai sekitar Rp3 triliun.
