Dewan Profesor Unpad Minta Evaluasi Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Buatan Trump
Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) secara resmi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seruan ini disampaikan melalui pernyataan bersama yang dikenal sebagai Seruan Padjadjaran pada pekan ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2026.
Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif
Dalam pernyataannya, para guru besar Unpad menyoroti bahwa dinamika geopolitik global saat ini menjadi ujian berat bagi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Ketua Dewan Profesor Unpad, Atwar Bajari, menegaskan bahwa pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah kebijakan luar negeri yang berpotensi merugikan kepentingan nasional, termasuk partisipasi Indonesia dalam BoP.
Atwar Bajari menjelaskan, "Seruan ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kajian kritis terhadap dampak luas dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace." Selain itu, dewan juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan tersebut.
Penekanan pada Konsistensi dengan UUD 1945
Dewan Profesor Unpad menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meskipun prinsip bebas aktif memberikan kebebasan bagi Indonesia untuk menentukan posisi diplomasi sesuai kepentingan nasional, bukan berarti negara tidak boleh mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan atau ketidakadilan yang nyata.
"Kebijakan luar negeri yang 'aktif' menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan memihak pada perlindungan martabat manusia serta pemulihan keadilan," pungkas Atwar Bajari.
Kecaman Terhadap Agresi Militer Israel dan AS
Selain menyoroti posisi Indonesia dalam BoP, Dewan Profesor Unpad juga menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Iran. Para guru besar menilai bahwa serangan terhadap negara berdaulat tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang berpotensi memperbesar konflik regional dan mengancam stabilitas global.
Pertemuan perdana Board of Peace di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ia menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin perdamaian yang digagas Presiden Donald Trump. Namun, dewan profesor mengingatkan bahwa dukungan ini harus dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia.
Seruan Padjadjaran ini muncul dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik global, menekankan pentingnya Indonesia menjaga kedaulatan dan konsistensi dalam hubungan internasional. Evaluasi yang diminta diharapkan dapat memastikan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan nilai-nilai konstitusional.
