Sufmi Dasco: Dana Tanggap Darurat Sumatera Akan Diambil dari Pos Anggaran Lain
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dana tanggap darurat untuk penanganan bencana di Sumatera akan diperlancar dengan mengambilnya dari pos anggaran lain. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) DPR dan Pemerintah, yang bertujuan untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat respons terhadap bencana.
Anggaran BNPB Tidak Mencukupi
Dasco menjelaskan bahwa anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini hanya sekitar Rp 4,3 triliun, sementara kebutuhan dana untuk tanggap darurat di Sumatera diperkirakan melebihi angka tersebut. "Saya monitor di lapangan, Kementerian PU tetap terus membangun, tapi saya enggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu," tutur Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026.
Permintaan Menteri PU dan Respons Pemerintah
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya diminta untuk mengambil anggaran tanggap darurat dari BNPB, berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dody menyatakan kekhawatirannya jika harus mengandalkan anggaran internal kementerian. "Kalau kami harus makan dari dalam (anggaran kementerian) kayaknya agak berat untuk nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tempat lain," kata Dody.
Menanggapi hal ini, Dasco kemudian menyerahkan dan bertanya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambal kebutuhan dana tanggap darurat dengan mengambil dari pos anggaran lain. "Sehingga, dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesneg yang tanggung jawab. Oke, putus ya," kata Dasco, menegaskan keputusan tersebut.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Keputusan ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran dana untuk penanganan bencana di Sumatera, yang meliputi berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan kemanusiaan. Dengan mengambil dana dari pos lain, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses tanggap darurat tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran di BNPB.
Rapat koordinasi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani bencana, serta kebutuhan untuk sistem anggaran yang lebih fleksibel dan responsif. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
