Ketua Banggar DPR Said Abdullah Tolak Usulan Pengurangan Subsidi BBM
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dengan tegas menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diutarakan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penolakan ini disampaikan untuk mencegah defisit anggaran negara, dengan peringatan agar pemerintah tidak mengutak-atik program subsidi yang ditujukan bagi rakyat kecil.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026), Said Abdullah menegaskan, "Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul."
Sorotan Subsidi LPG 3 Kilogram
Selain menolak pengurangan subsidi BBM, politikus dari PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti pentingnya penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, subsidi energi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan sistem distribusi yang lebih akurat dan terverifikasi.
Said Abdullah menilai bahwa pendekatan berbasis data saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik, termasuk sidik jari atau retina mata. "Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," ujarnya.
Dari data alokasi untuk sekitar 8,6 juta penerima, dia memperkirakan jumlah yang benar-benar layak hanya sekitar 5,4 juta. "Hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," kata Said Abdullah.
Jaminan Harga BBM Subsidi Tidak Naik
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Dia memastikan bahwa APBN masih mampu menambal beban subsidi meskipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia.
Purbaya menyebut telah melakukan simulasi ketika harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel, dan APBN tetap kuat untuk menanggung peningkatan beban subsidi. "Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya? Dengan asumsi harga minyak 100 dolar per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung, rata-rata ya sudah dihitung," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR.
Atas jaminan tersebut, Purbaya meminta masyarakat tidak khawatir akan kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. "Untuk yang bersubsidi ya, kalau yang non-subsidi kan bukan hitungan kita ya, saya enggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kita sudah hitung," tuturnya.
Bantahan Isu APBN Habis
Purbaya juga membantah isu bahwa dana APBN akan habis dalam dua minggu. Dia menegaskan bahwa APBN tetap kuat meski ada tekanan dari harga minyak dunia yang membebani subsidi BBM.
"Kalau dengan BBM enggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang, katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis," kata Purbaya. "Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang Menterinya saya. Jadi saya agak bingung," sambungnya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan buffer atau bantal keuangan untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak di atas USD 100 per barel. "Artinya nanti ada yang di atas USD 100 dalam prioritas tentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi, buffer yang saya bilang tadi Pak. Bantal yang saya bilang tadi," imbuh Purbaya.
