Para Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat. Prabowo juga mengingatkan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Putri Zulhas Apresiasi Arahan Presiden
Salah satu Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menilai bahwa arah kebijakan pemerintah dalam tata kelola SDA perlu terus diperkuat. Menurutnya, manfaat ekonomi tidak boleh berhenti di sektor hulu, melainkan harus menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Pesan Presiden sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Karena itu, tata kelola ekspor komoditas SDA, hilirisasi, dan penguatan industri dalam negeri menjadi sangat penting," ujar Putri.
Investasi Ciptakan 2,7 Juta Lapangan Kerja
Putri juga menyoroti pernyataan Presiden terkait keberhasilan investasi yang telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja. Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus dijaga melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan. "Investasi harus terus didorong, tetapi orientasinya harus tetap pada penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dukung Energi Baru Terbarukan
Putri juga menyambut baik komitmen pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk penguatan energi surya sebagai bagian dari transformasi energi nasional menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Sebagai pimpinan Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, Putri menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal kebijakan strategis agar pembangunan ekonomi Indonesia berjalan berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan," pungkas Putri.
