Puan Maharani Tegaskan Prinsip Politik Bebas Aktif dalam Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, secara tegas menyoroti posisi strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), yang dibentuk khusus untuk mengawal proses stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 19 Februari 2026, Puan mengingatkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut harus senantiasa sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menjadi landasan diplomasi negara.
Optimalkan Peran Strategis untuk Kontribusi Nyata
Puan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan posisi strategisnya, baik sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun dalam keanggotaan Dewan Perdamaian, untuk memberikan kontribusi yang konkret dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang melanda Gaza. "Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedaulatan negara," ujar Puan, merujuk pada Piagam PBB dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berdiri teguh di atas pilar kedaulatan, kesetaraan antarnegara, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Puan juga menambahkan bahwa agenda DPR tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga martabat bangsa.
Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana Board of Peace di Washington D.C.
Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal yang sama, 19 Februari 2026 waktu setempat. Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pertemuan ini membahas upaya implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza, serta merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan untuk isu Palestina.
"Saya berada di sini atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan Board of Peace yang sangat penting. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina," kata Prabowo dalam Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce. Ia menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif, tidak memihak blok kekuatan tertentu, dan aktif berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk melalui kebijakan Good Neighbor Policy.
Dukungan Indonesia bagi Palestina dan Solusi Dua Negara
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, di New York pada Senin, 16 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Sugiono menegaskan dukungan kuat Indonesia bagi Palestina, komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta pentingnya terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).
Sugiono juga menyampaikan bahwa partisipasi Presiden Prabowo dalam Board of Peace, bersama dengan negara-negara dalam "Kelompok 8" seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada. "Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza," ucap Sugiono, menekankan peran aktif Indonesia dalam diplomasi global.
Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian internasional, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif yang menjadi identitas diplomasi negara sejak lama.
