Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menerima surat kepercayaan atau Letter of Credentials dari delapan calon duta besar negara-negara sahabat pada Senin, 8 Juni 2026, siang hari. Prosesi penerimaan tersebut berlangsung tertutup dari liputan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Delapan Dubes yang Menyerahkan Surat Kepercayaan
Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta mengonfirmasi bahwa delapan duta besar telah menyerahkan surat kepercayaan mereka. Mereka berasal dari Filipina (Asia Tenggara), Sri Lanka (Asia Selatan), Republik Ceko dan Yunani (Eropa), Palestina dan Lebanon (Timur Tengah), Korea Selatan, serta Saint Lucia dari kawasan Karibia.
“Alhamdulillah sudah ya, sudah tadi [penyerahan Letter of Credentials],” ujar Anis Matta kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Ia menambahkan bahwa prosesi yang tertutup itu murni masalah teknis.
Prinsip Diplomasi Bebas Aktif
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional, yaitu politik luar negeri bebas aktif. “Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apapun,” tegas Anis menirukan pernyataan Presiden.
Presiden juga menyampaikan permintaan maaf kepada para duta besar atas keterlambatan penjadwalan penerimaan surat kepercayaan. Anis menjelaskan bahwa keterlambatan itu murni karena jadwal Presiden yang sangat padat sejak pelantikan dan fokus pada penanganan situasi global yang membutuhkan konsentrasi penuh.
Alasan Penundaan Penerimaan Surat Kepercayaan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa penerimaan surat kepercayaan dari delapan perwakilan negara sahabat baru digelar hari ini karena alasan efisiensi dan keserentakan. “Penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat, yang memang sudah direncanakan, ini kan masalah waktu ya. Kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta Pusat.
Pelantikan Pejabat Baru
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga menjadwalkan pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden. Prasetyo menjelaskan bahwa Said Iqbal akan membantu Presiden dalam masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. “Sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden semenjak 10 tahun yang lalu untuk terus bersama-sama mencari formula memastikan masalah tenaga kerja dan kesejahteraan buruh menjadi prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo.
Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah Pimpinan Badan Gizi Nasional. Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan dinilai sebagai wujud komitmen Prabowo dalam menyelesaikan masalah-masalah buruh di Indonesia.
