Prabowo Janji Benahi Polri dan TNI: Tidak Ada yang Kebal, Lihat Berapa Jenderal Kita Serahkan ke Kejaksaan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan ini disampaikan dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Transformasi Bangsa Melalui Penegakan Hukum
Presiden Prabowo menyatakan bahwa reformasi yang dijalankan tidak hanya terbatas pada satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum. "Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum," ujarnya. Ia menekankan bahwa lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.
"Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," tegas Prabowo. Ia menjamin tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, karena tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
Penindakan Terhadap Aparat yang Melanggar Hukum
Presiden menegaskan bahwa penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya. "Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk perwira tinggi militer dan polisi.
Prabowo juga menyoroti dampak negatif dari tindakan oknum, yang dapat mencemarkan nama baik ratusan ribu anggota polisi lainnya. "Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ungkapnya.
Langkah-Langkah Pembenahan dan Pengawasan
Dalam upaya pembenahan tersebut, Presiden akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat.
Misalnya, dalam kasus tambang ilegal, Prabowo mempertanyakan efektivitas pengawasan. "Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?" katanya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan akuntabilitas di tingkat lapangan.
Komitmen Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari kunjungan kerjanya ke Medan, Sumatra Utara, pada Jumat (20/3/2026), yang bertujuan memperkuat penegakan hukum sebagai fondasi negara. Dengan reformasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat pulih dan negara Indonesia menjadi lebih kuat serta berhasil dalam menjalankan pemerintahan.
