Prabowo Pertanyakan Aturan Audit BUMN: Anak-Cucu Perusahaan Tak Boleh Diaudit
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan aturan yang menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh diaudit oleh negara, namun anak-cucu perusahaan tidak diperbolehkan untuk diaudit. Ia lantas mempertanyakan asal-usul dan dasar dari peraturan tersebut.
Pengarahan dalam HUT ke-1 Danantara
Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat memberikan pengarahan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, ia awalnya menyinggung sejarah pendirian BUMN yang dimulai dengan niat baik oleh para pendiri bangsa untuk memenuhi kebutuhan strategis negara setelah kemerdekaan Indonesia.
Prabowo memberikan contoh konkret, seperti ketika Indonesia belum memiliki industri tekstil, pemerintah saat itu mendirikan perusahaan negara seperti Patal Senayan. Begitu pula ketika negara membutuhkan kertas untuk keperluan pendidikan, pemerintah membangun pabrik kertas. "Tidak punya obat waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma," ujar Prabowo.
Penyimpangan dalam Perjalanan BUMN
Namun, dalam perjalanannya, Prabowo menilai bahwa sebagian dari niat baik tersebut mengalami penyimpangan. Ia menyoroti berkembangnya struktur perusahaan yang menjadi sangat kompleks melalui pembentukan banyak anak hingga cucu perusahaan. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah struktur di Pertamina, yang menurut laporan memiliki ratusan entitas turunan. "Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyinggung aturan yang menurutnya aneh, yaitu yang memperbolehkan BUMN untuk diaudit oleh negara, tetapi tidak berlaku bagi anak-cucu perusahaan. "Dan aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan nggak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" ujarnya dengan nada pertanyaan.
Pentingnya Konsolidasi dan Standar Terbaik
Dalam pengarahannya, Prabowo juga menekankan pentingnya konsolidasi dan penerapan standar terbaik dunia dalam pengelolaan BUMN. Ia menyatakan, "Jadi Saudara-saudara, premis kita ternyata benar, konsolidasi, satu management dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan optimal dalam pengelolaan BUMN.
Dengan demikian, kritik Prabowo terhadap aturan audit ini menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap regulasi yang mengatur BUMN dan entitas turunannya, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan aset negara.
