Prabowo Sebut Penghematan Rp 308 Triliun Upaya Cegah Korupsi
Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil melakukan penghematan anggaran negara sebesar Rp 308 triliun melalui kebijakan pemangkasan belanja. Dalam diskusi dengan jurnalis senior, pakar, dan pengamat di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (20/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa efisiensi besar-besaran ini merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," tegas Prabowo, seperti dikutip dalam pertemuan tersebut.
ICOR Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga
Prabowo juga mengaitkan langkah efisiensi ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengukur tingkat efisiensi investasi suatu negara. Dia menyebutkan bahwa ICOR Indonesia saat ini berada di angka 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat adanya ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.
"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien," paparnya.
Masih Banyak Ruang untuk Penghematan Lebih Lanjut
Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi yang telah dilakukan oleh pemerintahannya masih dalam tahap awal. Dia menilai masih banyak ruang untuk penghematan lebih lanjut, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Beberapa pos anggaran yang telah dipangkas meliputi:
- Biaya seremonial dan acara-acara resmi.
- Pembelian alat tulis kantor dan perlengkapan administrasi.
- Pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, Prabowo menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Kebijakan Efisiensi untuk Antisipasi Krisis
Dalam menghadapi potensi krisis ekonomi, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi di berbagai sektor. Dia memberikan contoh sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti:
- Pengurangan hari kerja dari lima menjadi empat hari, seperti yang dilakukan di Filipina dan Pakistan.
- Penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) yang dinilai cukup berhasil selama masa pandemi Covid-19.
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," pungkas Prabowo.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat terus meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi potensi kebocoran, dan mengalokasikan dana yang lebih tepat sasaran untuk pembangunan nasional.
