Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengungkap dua alasan utama mengapa PDIP terus mendapat tekanan dari partai-partai koalisi pemerintah. Alasan pertama, menurut Adi, adalah karena kekalahan PDIP di Pilpres 2024 dan keputusan partai tersebut untuk tidak bergabung ke dalam pemerintahan.
Kekalahan Pilpres dan Status Oposisi
"Pertama, karena PDIP kalah pilpres dan tak resmi gabung pemerintah. Makanya dikeroyok partai koalisi pemerintah. Buktinya waktu PDIP menang Pilpres 2014 dan 2019, tak ada yang berani nyerang. Begitulah kalau kalah pilpres, macam yatim piatu tak ada yang mau berkawan dan bahkan suka dikucilkan," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Adi menegaskan bahwa perlakuan berbeda terhadap PDIP sangat terlihat. Saat PDIP memenangkan pemilu, partai lain cenderung menjaga sikap. Namun setelah kalah, kritik dan serangan justru datang bertubi-tubi.
Tudingan Dalang Demo
Alasan kedua, kata Adi, berkaitan dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Koalisi pemerintah menuding PDIP sebagai dalang di balik aksi-aksi tersebut, sehingga mendorong mereka untuk meminta kejelasan sikap PDIP.
"Kedua, sepertinya karena PDIP dituding dalang demo. Terlepas benar atau tidak, terlanjur sudah jadi konsumsi umum soal tuduhan itu. Karenanya, partai koalisi pemerintah minta PDIP tegas, mau jadi kawan atau lawan," jelas dia.
Menurut Adi, tuduhan itu membuat koalisi pemerintah merasa perlu untuk memastikan posisi PDIP. "Kalau mau jadi kawan harus setia dalam suka dan duka, jangan giliran pemerintah negatif PDIP ikutan menggebuk. PDIP membantah dan balik menuding partai koalisi pemerintah cari muka untuk incar posisi wapres 2029," imbuhnya.
Solusi: Jadikan PDIP Oposisi
Terlepas dari dua alasan tersebut, Adi menilai seharusnya partai koalisi pemerintah tidak perlu berlama-lama berdebat. Mereka bisa langsung memvonis PDIP sebagai oposisi, tanpa perlu menunggu pernyataan hitam-putih dari partai berlambang banteng itu.
"Terlepas dari bantah-bantahan itu, mestinya partai koalisi pemerintah harus jadikan PDIP sebagai oposisi. Tak usah nunggu PDIP hitam putih sikapnya. Sebagai kekuatan mayoritas, partai koalisi harus vonis posisi PDIP sebagai oposisi. Titik. Selesai urusan, kalau memang manuver PDIP membahayakan, aneh-aneh, tinggal dilawan. Toh PDIP cuma sendirian," tutur dia.
Adi menambahkan bahwa drama politik yang terjadi hanya membuang waktu dan energi. Dengan kekuatan mayoritas yang dimiliki, koalisi pemerintah seharusnya bisa mengambil keputusan tegas tanpa perlu terus-menerus meminta kejelasan sikap dari PDIP.
