PKS Minta Pemerintah Pertimbangkan Keluar dari BOP: Alih-Alih Menghadirkan Perdamaian Malah Menyebar Perang
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), secara tegas menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BOP). Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Alasan Keluar dari BOP
HNW mengungkapkan bahwa sikap anggota BOP saat ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukan badan tersebut. "BOP itu kan bukan hanya ingin menghadirkan perdamaian di Palestina, tapi di kawasan konflik di seluruh dunia. Nah ini alih-alih menghadirkan perdamaian malah menyebar perang," ujarnya dengan nada prihatin.
Menurutnya, pemerintah harus serius mempertimbangkan langkah ini karena BOP telah melenceng dari misi perdamaian yang diembannya. "Saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP," tambah HNW, merujuk pada dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.
Desakan dan Peringatan Hati-Hati
HNW menilai wajar jika banyak desakan muncul agar Indonesia keluar dari BOP. Ia juga meminta pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. "Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," pungkasnya, mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam konflik yang lebih luas.
Dengan demikian, isu ini menyoroti pentingnya evaluasi ulang terhadap keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdamaian global. Keputusan pemerintah nantinya akan menjadi sorotan publik, mengingat dampaknya terhadap politik luar negeri dan citra Indonesia di mata dunia.
