Pengadilan AS Desak Pentagon Pulihkan Akses Jurnalis yang Dibatasi
Jakarta - Pengadilan di Amerika Serikat (AS) kembali memerintahkan Pentagon untuk segera memulihkan akses jurnalis yang sebelumnya dibatasi secara ketat. Hakim Distrik AS Paul Friedman dengan tegas menyatakan bahwa Pentagon belum mematuhi perintah pengadilan sebelumnya yang mewajibkan pembukaan kembali akses bagi para jurnalis terakreditasi.
Alasan Pembatasan Akses Jurnalis
Pada Oktober 2025, Pentagon di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengeluarkan kebijakan kontroversial yang menyatakan bahwa jurnalis dapat dianggap sebagai risiko keamanan nasional. Kebijakan ini mengancam pencabutan kartu pers jika jurnalis kedapatan meminta personel militer yang tidak berwenang untuk membocorkan informasi, baik yang bersifat rahasia maupun dalam beberapa kasus tidak bersifat rahasia.
Dari 56 media yang tergabung dalam Pentagon Press Association, hanya satu organisasi yang menyetujui kebijakan baru tersebut. Sebagian besar lainnya memilih untuk menyerahkan kartu pers mereka dan melanjutkan peliputan dari luar gedung Pentagon sebagai bentuk protes.
Gugatan dan Putusan Pengadilan
The New York Times kemudian memimpin gugatan hukum terhadap kebijakan itu. Pada 20 Maret 2026, Hakim Paul Friedman memutuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar perlindungan terhadap kerja jurnalistik untuk memberitakan dan prinsip proses hukum yang adil dalam Konstitusi AS. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar akses jurnalis segera dipulihkan tanpa syarat.
Namun, Pentagon merespons dengan mengeluarkan kebijakan "sementara" baru yang justru melarang jurnalis yang memiliki kartu pers memasuki gedung tanpa didampingi, menurut laporan The New York Times. Kebijakan ini juga mengatur ketat kapan jurnalis dapat menjamin anonimitas sumber, serta mempertahankan aturan-aturan lain yang telah ditolak oleh pengadilan.
Hakim Nilai Kebijakan Pentagon Bermasalah
Pentagon sebelumnya membantah telah melanggar perintah hakim. Dalam dokumen pengadilan pada bulan Maret 2026, mereka menyatakan telah "berupaya memperbaiki semua kekurangan hukum yang dinilai pengadilan dalam kebijakan sebelumnya."
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan banding atas putusan 20 Maret tersebut. Ia menambahkan melalui media sosial bahwa Pentagon telah mematuhi perintah hakim dengan mengembalikan kredensial jurnalis dan menerapkan "kebijakan yang telah direvisi secara signifikan dan menjawab setiap kekhawatiran" yang disampaikan hakim.
Namun pada Kamis (09/04), Hakim Paul Friedman menilai akses yang diberikan Pentagon masih jauh dari memadai. Ia menyebut akses tersebut "sama sekali tidak mendekati akses luas yang sebelumnya dimiliki jurnalis."
Dalam putusannya, Friedman juga menegaskan, "Departemen tersebut tidak bisa begitu saja memberlakukan kembali kebijakan yang melanggar hukum dengan dalih mengambil langkah 'baru', lalu berharap pengadilan akan menutup mata."
Ia bahkan menyebut langkah Pentagon sebagai "upaya terang-terangan untuk mengakali perintah pengadilan yang sah."
Friedman juga menilai bahwa operasi militer AS di Venezuela dan Iran membuat kebutuhan akan akses publik terhadap informasi pemerintah menjadi semakin mendesak dan kritis.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dan diadaptasi untuk pembaca Indonesia.
